Menteri PDT Puji Pembangunan Bandara Perbatasan

SAMARINDA - Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengatakan Pemprov Kaltim selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy dinilai telah mampu menyukseskan pembangunan di wilayah perbatasan. Buktinya,  beberapa pembangunan di wilayah perbatasan telah dilakukan.


Contohnya, pembangunan tiga bandara di wilayah perbatasan, yakni Long Bawan di Nunukan, Long Ampung di Malinau dan Datah Dawai di Kutai Barat. “Infrastruktur memang menjadi masalah utama di wilayah perbatasan. Tetapi, dengan komitmen besar yang dilakukan Pemprov Kaltim saat ini, secara umum ada pergerakan sangat signifikan,” kata Helmy Faishal Zaini di Samarinda, Jumat (22/2).


Contoh yang mudah dilihat adalah ketika pemerintah mengalami kesulitan membuka akses jalan darat, Gubernur Awang Faroek berinisiatif melakukan kerjasama dengan jajaran TNI untuk membangun tiga bandara di perbatasan.  


Dia menilai, membangun jalan darat memang relatif lebih sulit. Ada banyak regulasi yang harus dilewati sehingga progresnya tidak maksimal. Selain itu, alokasi anggarannya pun dipastikan jauh lebih mahal.  


Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim  Frederik Bid mengatakan sebagai upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana cita-cita awal pembangunan Pemprov Kaltim, yakni mewujudkan masyarakat Kaltim yang sejahtera, maka pembangunan bandara di perbatasan diharapkan dapat memperluas dan memperlancar distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat, karena akan bisa didarati pesawat berbadan lebar sejenis Hercules.  

   
Dijelaskan, saat ini ada tiga landasan pacu atau run way yang diperpanjang menjadi 1.600 meter dari kondisi eksisting, yakni Bandara Long Bawan, Nunukan (panjang 900 meter dengan lebar 23 meter), Long Ampung, Malinau, (panjang 840 meter dan lebar 23 meter), dan Datah Dawai di Long Lunuk, Kutai Barat (panjang 750 meter dan lebar 23 meter).


“Kami berharap, pengembangan pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga bisa menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Karena, wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya. (jay/hmsprov)

//Foto: Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini pada kunjungannya di Universitas Mulawarman. (jaya/humasprov kaltim).
 

Berita Terkait