Menuju Visi Kaltim Maju 2030

Skenario Pembangunan Ekonomi Wilayah Kaltim


Sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mengarahkan pada transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis SDA (Sumber Daya Alam) terbarukan. Terdapat sejumlah isu utama pembangunan yang dihadapi Kaltim yang  ditinjau dari faktor internal dan eksternal, yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Visi Kaltim Maju 2030.
Sejumlah isu utama tersebut diantaranya adalah infrastruktur. Hal yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur saat ini adalah proses pembebasan lahan dan peruntukkan ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang memberikan kepastian hukum bagi pembangunan infrastrukutur jangka panjang sampai saat ini masih belum disahkan. Belum ada perencanaan pembangunan infrastruktur berwawasan jaringan dan ruang yang memiliki dimensi waktu panjang.
Selanjutnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu kunci peningkatan daya saing SDM adalah pendidikan. Peningkatan daya saing SDM di Kaltim mendapat tantangan besar dari aspek luas wilayah yang mengakibatkan pemerataan pendidikan sulit tercapai lantaran besarnya luas wilayah.
Terdapat beberapa persoalan mendasar SDM yang dihadapi Kaltim dalam menghadapi persaingan global, diantaranya masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (disguised unemployment), rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja, pekerja Kaltim didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah.
Tantangan lain adalah diperlukan pemikiran serius dalam mengembangkan pendidikan kejuruan yang mampu menjawab tantangan transformasi ekonomi. Pengembangan ITK (Institut Teknologi Kalimantan) perlu ditindak lanjuti dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan untuk mengimbangi lulusan sarjana dari ITK.
Kemudian tentang isu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kaltim harus menumbuhkan kreativitas dalam menciptakan inovasi, misalnya bidang teknologi. Saat ini, teknologi memiliki peran penting dalam kemajuan daerah. TIK juga dapat meningkatkan kesejahteraan secara tidak langsung melalui pertumbuhan (ekonomi) yang cepat, yang memberikan trikledown effect terhadap perbaikan pendapatan dan kesempatan kerja.  
Regulasi, merupakan isu utama yang harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Selama ini, kebijakan nasional banyak belum berpihak kepada pemerintah daerah, dominasi kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi SDA merupakan isu utama pembangunan di Kaltim.
Terbatasnya kewenangan gubernur mengatur kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA mengakibatkan kontraproduktifnya kebijakan Gubernur di lapangan.  Selain itu belum adanya regulasi yang membenarkan Pemprov melakukan kegiatan pembangunan di wilayah/sektor/urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota juga menjadi penyebab lambatnya proses percepatan pembangunan.  
Pembiayaan Pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan SDM dalam konteks struktur ruang dan berorientasi jangka panjang masih bertumpu pada anggaran pemerintah, terutama daerah tertinggal dan sulit dijangkau.
Problem lainnya adalah belanja pembangunan daerah berupa Belanja Modal bagi pembangunan infrastruktur masih sangat kecil.  Tercatat dari 2008-2013 alokasi belanja modal Pemprov Kaltim masih berkisar rata-rata 25,67 persen dari total belanja pembangunan.
Kualitas dan Konsistensi Pelaksanan Perencanaan. Kualitas pembangunan secara langsung atau tidak dipengaruhi kualitas perencanaan. Saat ini banyak berkembang anggapan bahwa berbagai kajian dan perencanaan yang disusun pemerintah, masih belum tepat sasaran terhadap permasalahan daerah dan tujuan yang diharapkan.
Hal yang paling esensial dari perencanaan pembangunan adalah penerapannya agar benar-benar direalisasikan secara nyata di lapangan. Saat ini pemerintah kerap membuat rencana atau pertemuan terkait dengan pembangunan tetapi belum selaras dengan pelaksanaan.
Penerapan Pembangunan yang Ramah Lingkungan (green economy). Pembangunan berkelanjutan di Kaltim dalam tataran implementasinya  mengalami sejumlah masalah, diantaranya pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini amat pragmatis, terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi, padahal persoalan pembangunan ekonomi tidak lepas dari pembangunan sosial dan lingkungan hidup.
Selanjutnya, telah terjadi penggunaan SDA yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produk untuk memasok kebutuhaan pasar, sehingga timbul eksploitasi SDA yang tak terkendali. Terdapat pemisahan yang amat kentara dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan bidang investasi, keuangan, perdagangan dan teknologi dengan lingkungan hidup, sehingga kondisi lingkungan kian bertambah parah.(her/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation