Menurun Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Menurun Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

 

SAMARINDA–Jumlah  keterlibatan perempuan dalam ranah politik mengalami penurunan. Kondisi ini harus diantisipasi kaum perempuan dengan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri.

“Di jajaran legislatif terjadi penurunan jumlah keterlibatan kaum perempuan, baik tingkat pusat maupun provinsi,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kaltim Hj Ardiningsih saat membuka Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Bidang Politik untuk Pemilih Pemula di Ruang Tepian I, Selasa (12/5).

Misalnya lanjut Ardiningsih, di DPRD Kaltim pada periode 2009-2014 terdapat 11 anggota perempuan namun periode berikutnya menurun hanya enam orang. Sedangkan tingkat pusat periode 2014-2019 sebanyak 97 orang padahal periode sebelumnya mencapai 103 anggota.

Penurunan jumlah ini ujarnya, jangan sampai beriringan dengan penurunan kemampuan dan kualitas kaum perempuan dalam ajang perpolitikan di daerah maupun nasional. Sebaliknya, kondisi ini menjadi tantangan bagi kaum perempuan untuk terus merebut peluang.

Aturan dan perundangan negara telah memberikan jaminan terhadap peluang dan kesempatan kaum perempuan dalam dunia perpolitikan. Bahkan minimal 30 persen dari seluruh jumlah anggota legislatif diberikan porsi untuk perempuan.

“Inilah pentingnya kita menggelar workshop peran perempuan dalam politik sebagai bentuk pembinaan sekaligus pemberdayaan politik perempuan. Diharapkan, selain meningkatkan partisipasi dan kesadaran juga menambah pengetahuan politik perempuan,” ungkap Ardiningsih.

Sementara itu Asisten Deputi  Gender dalam Politik dan Pengambil Keputusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darsono Sudibyo mengatakan peran kaum perempuan dalam pengambil keputusan sangat penting dan strategis.

“Suksesnya pembangunan memerlukan partisipasi semua pihak baik penyelenggara maupun penerima hasil pembangunan termasuk laki-laki dan perempuan. Faktanya, perempuan belum optimal dalam menggunakan haknya mengawasi pembangunan yang merupakan partispasi politik dan pengambil keputusan,” ujar Darsono Sudibyo.

Workshop bertema meningkatkan kualitas perempuan Kaltim dalam berkiprah di dunia politik diikuti 70 peserta dari BEM perguruan tinggi di Samarinda. Narasumber Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Kaltim Hj Ismiati dan anggota DPRD Samarinda Hj Laila Fadilah. (yans/sul/es/hmsprov)

 


 

Berita Terkait