Mulai Soal Pangan Hingga Pemenuhan Energi Listrik

APPSI Siapkan Rekomendasi untuk Jokowi-JK

            MANADO - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) segera memberikan rekomendasi terkait berbagai kebijakan pembangunan daerah kepada pemerintahan baru Indonesia dibawah komando Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Rekomendasi itu berupa kebijakan terkait persoalan bidang ekonomi dan  pemerintahan.

“Rekomendasi yang akan kita berikan ke pemerintahan baru Indonesia merupakan PR (pekerjaan rumah) yang belum terselesaikan oleh kita, untuk beliau ketahui dan agar menjadi kebijakan Jokowi-JK selanjutnya,” kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo saat memimpin rapat pengurus APPSI   di Grand Kawanua Internasional Hotel, Manado, Selasa (23/9).

            Rekomendasi bidang ekonomi yang saat ini sedang disiapkan APPSI bersama tim pakar, meliputi persoalan pangan, energi, infrastruktur dan investasi. Sementara pada bidang pemerintahan meliputi permasalahan manajemen pemerintahan, gerakan anti korupsi, hubungan pusat dan daerah serta penyerasian aturan perundang undangan.

Gubernur Awang Faroek Ishak Ishak dalam rapat itu menyampaikan sejumlah saran diantaranya terkait penyiapan kebijakan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan  pangan. Jika pencapaian swasembada saat ini hanya menyasar komoditi jagung, kedele dan padi, Gubernur Awang Faroek mengusulkan kebijakan pertanian nanti juga disesuaikan dengan potensi pengembangan pangan daerah masing-masing, ditambah dengan swasembada daging dan ikan.

            “Kaltim saat ini sedang menggalakkan pertanian singkong. Kami juga terus mengembangkan sinergi antara pertanian dengan peternakan dan perikanan. Contoh kolaborasi perkebunan sawit dan sapi. Itu semua kita persiapkan untuk swasembada daging,” kata Awang Faroek.

            Saran lain yang disampaikan Gubernur Awang Faroek Ishak terkait pangan adalah rencana pemerintahan sekarang yang belum terwujud untuk menyiapkan APBN Rp1 triliun setiap provinsi untuk kedaulatan pangan. “Kalau ini bisa diwujudkan, saya yakin swasembada pangan akan benar-benar terwujud,” imbuh Awang.

Usul lain yang juga disampaikan Gubernur Awang Faroek adalah perlu segea dilakukan kerjasama antarkoridor dan antarprovinsi sesuai keunggulan komparatif masing-masing, termasuk mengupayakan optimalisasi jalur laut ALKI II.

            Soal energi, Awang membeberkan kondisi miris di Kaltim. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas, kondisi listrik yang byarpet bahkan masih menjadi ‘tradisi’. “Bapak-bapak mungkin tidak percaya, kalau Kaltim yang katanya kaya migas dan batu bara, ternyata masih byarpet juga. Ini yang kami alami pak. Industri dan powerplant kita masih sulit mendapatkan gas,” ungkap Awang.

            Sebab itulah, kepada pemerintahan baru nanti, Gubernur Awang Faroek Ishak berharap agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, diberi kewenangan lebih besar untuk menentukan DMO (domestic market obligation).

Terkait perosoalan pangan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan juga menyampaikan dukungan. Pengembangan pertanian, khususnya padi sebagai bahan kebutuhan pokok rakyat Indonesia sudah harus segera diarahkan ke luar Pulau Jawa.

            “Lahan di Jawa sudah semakin menyempit karena industri dan properti, sementara jumlah manusia terus bertambah.  Pertanian harus kita dorong ke luar Jawa. Kalimantan, Sulawesi dan Papua masih memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk dikembangkan,” kata Ahmad Heriyawan.

            Sedangkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberi dukungan atas persoalan tersebut. “Kebutuhan daerah harus lebih dulu dipenuhi. Baik untuk industri, PLTG maupun PLTU (gas dan batu bara). Gubernur harus memiliki kewenangan yang kuat soal DMO ini,”  kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Selain itu, Undang Undang Energi pun harus dibenahi. Harus ada saham tori tori yang diberikan kepada daerah pemilik potensi migas, semacam golden share dan bukan  participating interest yang masih harus dibeli. “Persentasenya, nantilah kita bicarakan. Itu (golden share) dulu,” ujarnya.

Dia juga sangat setuju agar hasil kekayaan alam tidak dijual mentah, tetapi harus lebih dulu diolah di daerah hingga memiliki nilai tambah dan memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat.

Sedangkan untuk kemudahan investasi, Pakde Karwo minta presiden baru, melimpahkan kewenangan perijinan investasi ke gubernur, tidak lagi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Mereka (BKPM) cukup membuat standar dan norma agar pelaksanaan proses perijinan bisa lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang yakin, rekomendasi APPSI ini akan mendapat perhatian Jokowi-JK. “Jika Presiden SBY dulu mengatakan bahwa tangan kanannya  adalah gubernur dan tangan kirinya adalah menteri, maka saya yakin Jokowi nuansanya nanti juga akan begitu,” kata gubernur yang bersama rakyatnya baru saja merayakan Hari Jadi Provinsi Sulawesi Utara yang ke-50.

Gubernur menjadi pelaksana kebijakan-kebijakan nasional di daerah, sekaligus juga sebagai perwujudkan pelaksanaan aspirasi masyarakat. “Rekomendasi ini adalah upaya kita untuk membangun sinergitas antara kepemimpinan pusat dan kepemimpinan di daerah,” ujarnya.

Rapat APPSI Selasa lalu juga menyepakati rencana pemberian penghargaan dari 34 gubernur se-Indonesia kepada Presiden SBY dan Wapres Boediono, atas kebersamaan yang sangat baik selama kepemimpinan mereka berdua. Penghargaan akan diberikan pada 6 Oktober di Surabaya. (sul/es/hmsprov)

////FOTO : Gubernur Awang Faroek Ishak berbincang dengan Anggota Dewan Pakar Prof Muchlis Hamdi dan Direktur IPDN Kampus Manado Dra Roosje Kalangi Msi.(samsul/humasprov)

 

Berita Terkait