SAMARINDA – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai organisasi yang beranggotakan pegawai negeri sipil (PNS), harus mampu meningkatkan kesejahteraan juga dapat mengayomi (melindungi) anggota.
Harapan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP pada peembukaan Musyawarah Daerah VIII Korpri Kaltim di Pendopo Lamin Etam, Kamis (17/3).
Menurut dia, momentum Musda dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Korpri sebagai wadah pengayom guna membina dan melindungi seluruh PNS di Kaltim. “Organsiasi ini harus terus berupaya memperjuangkan hak-hak anggota sekaligus membina dan memotivasi kerja untuk peningkatan karir secara netral dan tidak diskriminatif,” kata Mukmin Faisyal.
Selain itu, Korpri wajib menyukseskan program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditetapkan pemerintah. Gerakan ini menurut Mukmin, untuk peningkatan kinerja dan pelayanan serta pengabdian pegawai kepada negara dan masyarakat.
Karena itu, perlu pembenahan internal serta mengkaji ulang sejauh mana fungsi dan peranan Korpri selama lima tahun terakhir. Terpenting lanjutnya, apa saja yang telah dilaksanakan serta disumbangkan bagi kepentingan masyarakat di daerah ini.
Selaku penyelenggara umum pemerintahan dan pembangunan, menurut dia Korpri dituntut berperan aktif menyikapi kondisi, situasi dan perubahan lingkungan strategis berlandaskan semangat reformasi untuk mewujudkan kesejahteraan.
“Selaku unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, Korpri memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Mukmin Faisyal.
Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim H Irianto Lambrie mengemukakan jajaran Korpri harus menjunjung tinggi kesetiaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara termasuk sesama jajaran korpri.
“Korpri Kaltim ke depan harus memberikan pelindungan penuh bagi seluruh anggota. Meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan PNS. Terpenting anggota Korpri harus memiliki jiwa dan semangat kesetiaan,” ujar Irianto Lambrie.
Musda Korpri VIII diikuti 200 peserta dari jajaran DP Kopri Kaltim, instansi vertikal, unit Korpri Korem 091 Aji Surya Natakesuma dan Polda Kaltim serta perguruan tinggi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kepala Biro Hukum DPN Korpri, Mahendra. (yans/sul/es/hmsprov)
19 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
18 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Mei 2022 Jam 19:53:41
Informasi dan Komunikasi
16 Mei 2022 Jam 19:50:41
Wakil Gubernur Kaltim
15 Mei 2022 Jam 19:23:55
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
24 November 2015 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
07 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 Mei 2016 Jam 00:00:00
Peternakan
26 Juli 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
15 September 2020 Jam 18:08:30
Penanggulangan Bencana