SAMARINDA – Alokasi dana atau pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan multi years contract (MYC) pada 2018 dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni sebesar Rp1,120 triliun. Jumlah penganggaran MYC pada APBD murni 2018 itu disebutkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Rusmadi usai penandatanganan KUA-PPAS Rancangan APBD 2018 pada Rapat Paripurna ke-33 DPRD Kaltim di Gedung DPRD Karang Paci, Selasa (14/11).
Menurut dia, secara keseluruhan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek di tahun 2018 khususnya proyek tahun jamak sebesar Rp1,570 triliun. “Sehingga nantinya ada sisa sekitar Rp450 miliar dari kebutuhan dana MYC Rp1,570 triliun. Itu akan kita anggarkan pada perubahan 2018,” sebutnya. Rusmadi menjelaskan sesuai kesepakatan yang ditandatangani dalam kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dialokasikan Rp1,120 triliun.
Selain itu, pengalokasian dana sudah menjadi komitmen bersama bahwa pada 2018 untuk proyek strategis yang dilaksanakan akan dituntaskan sesuai target-target pembangunan. Diantaranya, proyek strategis yang ditunggu masyarakat yang masuk dalam program MYC dan tuntas 2018 yakni jalan tol, jembatan Mahakam IV, bandara dan kawasan industri. Tidak teralokasikan secara penuh dana MYC di APBD murni ungkap Sekprov, sebab masih banyak program prioritas lain yang juga harus didanai melalui APBD.
Karenanya, MYC tidak penuh di murni tetapi masih bisa diakomodir pada APBD perubahan 2018 agar semua program berjalan dan tuntas sesuai target yang ditetapkan. “Banyak prioritas kita di 2018 yang harus dituntaskan selain MYC, sehingga program tahun jamak masih bisa dialokasikan pada perubahan dan program lainnya selesai sesuai target dan waktu ditetapkan,” ungkap Rusmadi.
Dia menambahkan pembangunan infrastruktur yang dibiayai selain dilaksanakan provinsi juga kabupaten dan kota yang perlu dukungan pembiayaan melalui bantuan keuangan (bankeu). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018 disetujui DPRD dan Pemprov Kaltim sebesar Rp8,341 triliun ditambah silpa Rp200 miliar, sehingga keseluruhan mencapai Rp8,541 triliun. (yans/sul/ri/humasprov)
13 Mei 2019 Jam 09:02:30
Pemerintahan
21 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2020 Jam 08:26:13
Pemerintahan
22 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 September 2018 Jam 18:38:32
Pemerintahan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 06:26:18
Hari Nasional
10 Agustus 2022 Jam 06:23:30
Peranan Organisasi Perempuan
10 Agustus 2022 Jam 06:20:11
Kegiatan Silaturahmi
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
07 Februari 2018 Jam 19:36:05
Sumber Daya Manusia
28 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Agustus 2018 Jam 19:11:57
Pemerintahan
21 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan