Kalimantan Timur
Norbaiti : PKK Mitra Pemerintah Untuk Kesejahteraan Keluarga

ist

SANGATTA - Pengurus Tim Penggerak (TP) PKK Kutai Timur diminta Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran  meningkatkan sinergitas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program sehingga tercipta hubungan harmonis demi mencapai tujuan bersama.

Di hadapan pengurus TP PKK Kutim Periode 2021-2026 yang baru dilantik, akhir Juni lalu di Sangatta,  istri Gubernur Kaltim ini menandaskan TP PKK berfungsi melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara menggandeng OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disaksikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang hadir bersama Wabup Kasmidi Bulang, Sekda Irawansyah, dijelaskan kehadiran TP PKK memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar terwujud keluarga yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sejahtera, maju, mandiri. Sadar hukum dan lingkungan, serta kesetaraan dan keadilan gender. 

“PKK merupakan mitra pemerintah, selama ini dinas atau instansi pemerintah selalu mendukung kegiatan-kegiatan PKK. Dengan kata lain, lingkup kerja PKK adalah melakukan kerja sama dengan OPD,” terangnya seraya berharap OPD dan PKK melakukan kesepakatan kerja sama agar jelas dan tidak bermasalah di kemudian hari.

Ia pun berharap, pengurus  PKK peka dengan keadaan saat dimana Virus Corona masih merajalela yang dampaknya terhadap ekonomi keluarga. Tak heran, mantan bidan ini menaruh harapan pengurus PKK di semua tingkatan  mempunyai terobosan-terobosan yakni menyesuaikan kebutuhan daerah. 

“Kreativitasnya  itu  tidak perlu kaku, tapi bisa dilaksanakan sesuai daerah dan contohnya banyak yang dapat dilakukan,” pesan mantan anggota DPR-RI ini.

PKK diungkapkannya seperti badan  tidak hanya bekerja sesuai pokja akan tetapi saling mendukung kegiatan pokja lainnya. Semua itu dapat dilakukan dengan kerja sama yang baik, saling mengisi dan bergandengan tangan demi menyejahterakan masyarakat.

Bupati Kutim  Ardiansyah Sulaiman pada kesempatan ini mengharapkan agar OPD terkait dapat selalu berkoordinasi dengan TP PKK. Dia menyebut tugas PKK sangat luar biasa. Memberdayakan masyarakat, keluarga, kesehatan. Hingga konsen pada upaya menyejahterakan, meningkatkan kemampuan keluarga dan lainnya.

“PKK bukan organisasi yang tupoksinya wajib dibiayai, tetapi untuk operasionalnya harus didukung. Karenanya terus berkoordinasi dengan OPD terkait. Untuk itu bisa diikat dengan adanya MoU,” tegas  Ardiansyah. (sdn/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation