Optimis Capai Target Investasi Rp35 Triliun

Jemput Bola ke Properti dan Tambang Batu Bara

BALIKPAPAN – Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim Diddy Rusdiansyah  optimis target investasi  tahun ini  bisa mencapai Rp35 triliun. Pasalnya, selain akan merangkum realisasi investasi dari sumber-sumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), pendataan realisasi investasi tahun ini juga akan diarahkan pada sektor-sektor usaha yang selama ini tidak aktif memberikan  laporan tentang perkembangan investasi.

Diddy menjelaskan, seperti tahun-tahun sebelumnya, investasi tahun ini kemungkinan masih akan didominasi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Namun jika investasi non fasilitas (perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan perkembangan realisasi investasi secara berkala) ini bisa dilakukan pendataan dengan lebih baik, komposisi realisasi investasi di Kaltim pasti akan bergeser. Sektor properti kemungkinan akan mendominasi struktur investasi di Kaltim. 

“Masih ada penanaman modal yang tidak terdata dengan baik melalui PMDN maupun PMA. Nah, inilah yang akan kita kejar. Kami terus menyamakan persepsi dan membangun komitmen dengan kabupaten dan kota agar target Rp35 triliun itu mampu kita capai,”   kata Diddy Rusdiansyah usai membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Persetujuan dan Realisasi Investasi Triwulan I/2004 se-Kaltim di Balikpapan, pekan lalu.

Selain sektor usaha properti yang berhubungan dengan pembangunan hotel, perumahan, pusat perbelanjaan modern dan wahana hiburan rakyat, sektor usaha lain dengan realisasi investasi lumayan besar namun tidak terdata dengan baik adalah sektor usaha pertambangan skala kecil.

Setelah proses perijinan rampung, umumnya perusahaan-perusahaan itu langsung beroperasi dan tidak lagi melaporkan perkembangan investasi mereka. Padahal dari waktu ke waktu, investasi pasti digelontorkan untuk menggerakan usaha tersebut.   

“Dengan dukungan dan komitmen bersama dari kabupaten dan kota, kami bertekad untuk melakukan aksi jemput bola. Perusahaan properti maupun tambang yang tidak melaporkan perkembangan realisasi investasi mereka akan kami datangi untuk diperoleh data investasinya dan kami lakukan pembinaan,” tegas Diddy.

Sektor usaha properti dominan di dua kota besar di Kaltim, yakni Samarinda dan Balikpapan, sedangkan sektor usaha tambang batubara skala kecil yang tidak melaporkan perkembangan investasi mereka juga berada di kisaran Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan kabupaten lainnya di Kaltim.

Diddy optimis, dengan  dukungan kabupaten dan kota target realisasi investasi sebesar Rp35 triliun pada 2014 akan tercapai. Tahun lalu, realisasi  investasi di Kaltim mencapai Rp31,71 triliun.

Sementara memasuki triwulan I 2014 ini, perkembangan persetujuan investasi di Kaltim berdasarkan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk PMDN  tercatat Rp5,9 triliun untuk 15 proyek yang tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Bontang. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 4.511 orang.

Sedangkan PMA mencapai US$ 2,2 miliar dengan sebaran di  Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Samarinda dengan 17 proyek. Jumlah tenaga kerja terserap  mencapai 3.048 orang.

“Pengembangan investasi pasti akan berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPMD Kaltim, ML Tobing menyebutkan, untuk akurasi pendataan maka pola jemput bola ini harus dilakukan. Pola ini sekaligus akan berfungsi sebagai pembinaan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak tertib dalam pelaporan perkembangan investasi mereka.

“Jika data investasi non fasilitas ini bisa kita kumpulkan, tentu ini akan lebih baik. Ada data PMDN, PMA dan non fasilitas. Itulah potret investasi Kaltim yang  memang sangat diminati,”  kata Tobing.  Besaran realisasi investasi triwulan I tahun ini, kemungkinan baru akan dirilis pada minggu ketiga atau keempat bulan ini. (sul/es/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation