PAD Kaltim Terus Tumbuh, Gubernur Berterimakasih Pada Pengusaha Penyedia BBM

Gubernur Kaltim Isran Noor ketika ramah tamah dan makan malam bersama pengusaha penyedia BBM dan wajib pungut PBBKB di Kaltim yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim di Hotel Grand Sahid (jaya/humasprovkaltim)

JAKARTA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai bukti pemprov terus bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengatakan kondisi itu tidak terlepas dari peran serta pihak pengusaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dan wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

"Secara pribadi dan institusi pemerintah provinsi, saya sangat berterimakasih kepada pihak penyedia BBM dan wajib pungut PBBKB yang telah berkontribusi terhadap daerah. Anda semua telah berjasa kepada daerah bahkan negara. Karena, melalui jasa usaha anda pendapatan asli daerah kami bisa terima," kata Isran Noor ketika ramah tamah dan makan malam bersama pengusaha penyedia BBM dan wajib pungut  PBBKB di Kaltim yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (29/4/2019) malam.

Isran mengaku bersyukur dengan usaha para penyedia BBM, masyarakat sangat terbantukan dalam mendapatkan bahan bakar minyak di daerah ini. Semua itu, lanjut Isran, berkat kerja keras dan profesional serta kejujuran pihak pengusaha. "Saya yakin usaha yang dilakukan para pengusaha semakin maju dan terus berkembang demi mendukung pembangunan. Terus bekerja dan bersikap jujur dan profesional," jelasnya.

Sementara Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati mengatakan dukungan pengusaha sangat membantu Pemprov dalam meningkatkan PAD. Melalui momentum ini, diharapkan wajib pungut berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyetoran pajak bahan bakar mereka. Pajak bisa disetor secara tepat waktu dan tertib. Apalagi Kaltim menargetkan penerimaan PBBKB tahun ini mencapai Rp2,7 triliun.

"Realisasi PAD tahun lalu mencapai Rp5,75 triliun. Ternyata didukung melalui penerimaan pajak dari PBBKB sebesar Rp2,7 triliun. Semoga pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kaltim bagus. Kami yakin 2019 target PAD kita bisa terwujud," jelasnya.

Ismiati menjelaskan lonjakan positif PAD itu terlihat mulai 2016. Dimana realisasi capai Rp4,02 triliun dari target Rp3,92 triliun. Tahun selanjutnya, tembus di angka Rp4,58 triliun dari Rp 4,16 triliun. Kemudian 2018 meningkat lagi sebesar Rp 5,75 triliun dari target Rp 5,12 triliun.

Dilihat dari rincian penerimaan, Pajak Daerah memberikan kontribusi paling besar dari tahun ke tahun. Sumbangan Pajak Daerah pada 2016 mencapai Rp 3,12 triliun, dengan komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp767,96 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp580,02 miliar, PBBKB Rp1,57 triliun, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp7,15 miliar dan Pajak Rokok Rp202,09 miliar.

Kemudian pada 2017, penerimaan kelompok Pajak Daerah sebanyak Rp3,50 triliun. Bila diperinci, realisasi PKB sebesar Rp808,92 miliar, BBNKB Rp622,87 miliar, PBBKB Rp1,87 triliun, PAP Rp7,17 miliar dan Pajak Rokok Rp196,12 miliar.

Selanjutnya pada 2018, realisasi Pajak Daerah sebesar Rp4,71 triliun dari target Rp4,02 triliun. Penerimaan dari PKB Rp871,86 miliar, BBNKB Rp875,28 miliar, PBBKB Rp2,77 triliun dari target Rp2,3 triliun, PAP capai Rp7,84 miliar dan Pajak Rokok Rp189,67 miliar.

"Bapenda terus berupaya lakukan terobosan kebijakan yang diterapkan di daerah. Belum lagi dengan ragam inovasi yang diberikan sehingga masyarakat selaku wajib pajak mendapatkan kemudahan dan kenyamanan," jelasnya.

Hal itu, membuat Bapenda optimis mampu mencapai target yang ditetapkan 2019. Tahun ini, PAD Kaltim ditarget sebesar Rp5,45 triliun. Sampai dengan Maret 2019, realisasi PAD telah mencapai Rp 1,34 triliun.

Hadir mendampingi dalam malam ramah tamah  Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana dan Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati serta dihadiri Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan.

Hadir sejumlah manajemen perusahaan penyedia BBM dan wajib pungut PBBKB Kaltim, mulai PT Pertamina, PT Barokah Bersaudara Perkasa, PT Bintuni Cipta Lestari, PT Elnusa Petrofin, PT Gas Emas, PT Kaltim Pumitra Sejati, PT Mandiri Kita Sukses dan PT Palaran Indah Lestari.

Selanjutnya, PT Panji Gemilang Utama, PT Petro Andalan Nusantara, PT Petro Energi Nusantara, PT Petro Perkasa Indonesia, PT Petrolin Niaga Energi, PT Petromine Energy Trading, PT Pro Energi, PT Puma Energy Indonesia dan PT Sumber Anugrah Prima. (jay/her/yans/humasprovkaltim).

Berita Terkait
Government Public Relation