08 Maret 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pendidikan   782 kali

SAMARINDA- Sejumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kaltim mengikuti penyuluhan hukum dan pendidikan anti korupsi melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemprov Kaltim dengan bekerjasama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

Hal ini sebagai wujud Disdik Kaltim mendukung gerakan Island of Integrity atau wilayah bebas korupsi yang telah dicanangkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak belum lama ini.

“Bapak Gubernur Awang Faroek sudah menginstruksikan semua SKPD agar mewujudkan Kaltim sebagai zona wilayah bebas korupsi atau Island of Integrity. Apalagi semua Kepala SKPD telah melakukan penandatanganan fakta integritas. Karena itu, hal ini harus betul-betul kita implementasikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim di Kantor Disdik Kaltim Samarinda, Rabu (6/3).

Menurut dia, mewujudkan hal itu, maka Disdik Kaltim meminta Kejati Kaltim memberikan pembinaan dan pengarahan tentang pendidikan anti korupsi, sehingga pengelolaan keuangan di lingkungan Disdik Kaltim lebih baik.

Artinya, untuk mengelola keuangan tersebut tentu harus melibatkan semua staf yang berada di lingkungan instansi ini. Karena itu, agar pengelolaan keuangan dapat lebih baik dan terbebas dari permasalahan hukum, maka pembelajaran tentang hukum harus dipahami semua staf di Disdik Kaltim. Misalnya, KPA dan PPTK.

“Pelaksanaan ini kami gelar selama tiga hari, sejak 4-6 Maret ini. Apalagi Wakajati Agus Riswanto selalu hadir dalam memberikan materi,” jelasnya..

Sementara itu, Wakajati Kaltim Agus Riswanto mengatakan, pihak kejaksaan bersedia memberikan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik kepada pengelola keuangan daerah di setiap instansi pemerintahan.(jay/hmsprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak