Pegawai Jangan Beli Tiket Pada Calo

Pegawai Jangan Beli Tiket Pada Calo

 

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menegaskan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota agar tidak membeli tiket pesawat kepada calo/perantara.

    Langkah itu harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya klaim harga tiket yang tidak sesuai dengan harga agen sehingga menimbulkan dugaan mark up atau menaikkan harga tiket saat melakukan perjalanan dinas.

    “Saya berharap seluruh pegawai dapat menjaga kepercayaan ketika diberikan tanggungjawab melaksanakan perjalanan dinas. Setiap tugas harus dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan. Mulai sekarang, jangan ada lagi pegawai yang membeli tiket pesawat kepada calo. Selain berpotensi merugikan keuangan negara, pada waktunya juga akan merugikan pegawai itu sendiri,” kata Mukmin Faisyal saat memimpin apel gabungan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (17/11).

    Karena itu, Wagub menyarankan agar semua pegawai hendaknya dapat membeli tiket pesawat di loket bandara atau di masing-masing maskapai penerbangan saat melakukan perjalanan dinas.

    Hal ini penting dilakukan agar tidak berdampak kesalahan pada laporan keuangan daerah. Sebab, jika ada temuan, tentu pegawai itu harus mengembalikan kelebihan pembayaran tiket sehingga pelaporan keuangan juga menjadi terganggu. Dia juga menyarankan agar setiap SKPD lebih teliti dalam menginventarisasikan data laporan keuangan, termasuk menghindari kemungkinan terjadinya mark up tersebut.

    “Mulai saat ini setiap pegawai harus tertib dalam melakukan perjalanan dinas dan harus mempertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan. Jadi, jika ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perjalanan dinas, diharapkan dapat menjadi

evaluasi bersama, sehingga hal itu tidak terjadi dikemudian hari,” tegas Mukmin.

    Mukmin mengimbau agar setiap pegawai tidak menganggap mudah masalah tersebut. Jangan sampai aparatur pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena masalah ini. Kepercayaan yang diberikan tersebut diharapkan dapat dijaga dengan sebaik-baiknya.

    Caranya, setiap pegawai terus meningkatkan rasa tanggungjawab dan teguh pendirian sesuai aqidah masing-masing. “Saya yakin, tidak sulit untuk meningkatkan  tanggungjawab tersebut. Apalagi, gaji pegawai negeri sipil, sekarang jauh lebih memadai. Karena itu, ke depan seluruh pegawai harus mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengurangi penyimpangan yang dapat menimpa pegawai dalam

hal perjalanan dinas,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).

Foto: Mukmin Faisyal

 

Berita Terkait