Pelaksanaan Program FCPF Carbon Fund. Perusahaan Tidak Perlu Khawatir


BALIKPAPAN - Memasuki hari kedua pelaksanaan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Program Penurunan Emisi FCPF dan Sosialisasi Mekanisme Pembagian Manfaat Benefit Sharing Mechanisme (BSM)/Tingkat Provinsi dan Privat Sector (Swasta) diikuti para manajemen perusahaansektor pertambangan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

 

Kegiatan digagas Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan FCPF Carbon Fund dilaksanakan di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Jumat (13/12/2019). Dibuka resmi Kabag Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim Muhammad Arnains.

 

Terhadap pelaksanaan program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund di Kaltim, pihak privat sector (perusahaan) tidak perlu mengkhawatirkan bahwa kegiatan berwawasan lingkungan akan mengganggu aktifitas perusahaan secara frontal.

 

"Kami yakin sektor swasta satu pemahaman dengan kami (pemerintah dan masyarakat). Bahwa praktek-praktek budidaya secara baik merupakan keharusan dalam aktifitas perusahaan," kata Muhammad Armains mewakili Kepala Biro Perekonomian.

 

Sebaliknya, program FCPF mendorong praktek-praktek mengikuti regulasi yang berlaku. Sebab, kegiatan perubahan iklim juga dimanai untuk menangkal isu negatif komunitas Indonesia di dunia internasional, khususnya produk kelapa sawit.

 

"Harus ada upaya terus dari kita untuk memberikan promosi positif terhadap komunitas kita utamanya kelapa sawit. Sangat penting meninggalkan praktek-praktek budidaya tidak ramah lingkungan," ungkapnya. 

 

Menurut dia, sektor swasta sangat berperan dalam mendukung program FCPF Carbon Fund 2020-2024. Terutama dalam mempertahankan kawasan hutan yang masih tersisa sekitar 6,5 juta hektar.

 

Kegiatan dihadiri konsultan FCPF Achmad Wijaya dan Koordinator Project Management Unit Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) KLHK I Wayan Susi Darmawan, DDPI, Bappeda, DLH, DKP, Tim BSM Kaltim, DPMPD dan Diskominfo serta mitra pembangunan Kaltim.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation