Pelestarian Hutan Bukan Hanya Insentif. Untuk Keberlangsungan Kehidupan Masa Mendatang


BALIKPAPAN - Mewakili Plt Sekprov Kaltim, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Nazrin membuka kegiatan Pengarusutamaan (Mainstreaming) Program Penurunan Emisi Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) dan Sosialisasi Mekanisme Pembagian Manfaat Benefit Sharing Mechanisme (BSM)/Tingkat Kabupaten.  

 

Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kerjasama Pemerintah Provinsi Kaltim didukung Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim dan FCPF Carbon Fund diikuti 150 peserta dari tujuh kabupaten di Kaltim ini dilaksanakan di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (12/12/2019).

 

Sosialisasi menghadirkan narasumber Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Sour Parsaoran, Kepala Biro Ekonomi Nazrim, konsultan FCPF CF dan P3SEKPI KLHK.

 

Menurut Plt Sekprov HM Sa'bani, kegiatan atau upaya penurunan emisi karbon bukan semata mencari keuntungan finansial atau memperoleh insentif semata. Tapi, demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

 

"Pemberian pembayaran atas penurunan emisi sifatnya hanyalah insentif saja. Walaupun tidak ada itu, namun kegiatan kelangsungan lingkungan hidup tetap harus kita lakukan untuk kebaikan hidup," ujar Nazrim membacakan sambutan Plt Sekprov Kaltim.

 

Karenanya, seluruh pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Terlebih bagi kegiatan sektor berbasis lahan. Seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan dan perikanan.

 

"Evaluasi perlu dilakukan agar diketahui kegiatan selama ini berdampak positif bagi lingkungan. Kegiatan FCPF Carbon Fund lebih difokuskan mempertahankan kawasan hutan yang masih tersisa. Namun, kita tetap melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan," tegasnya lagi.

 

Kegiatan dihadiri para asisten Pemkab se Kaltim, konsultan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Achmad Wijaya dan Koordinator Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) I Wayan Susi Darmawan, DDPI, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Perikanan, Tim BSM Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim serta mitra kerja dan swasta di Kaltim.(yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait