Pembangunan Kaltim Selaras Lingkungan

SAMARINDA – Provinsi Kaltim terus berupaya melaksanakan pembangunan yang seimbang, selaras dan berkelanjutan dengan kelestarian lingkungan. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berusaha mencari rumusan agar pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup berjalan seimbang.
Demikian disampaikan Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim, Prof Dady Ruchiyat usai Pembukaan Lokakarya (Reduce Emissions from Deforestation and  Forest Degradation) REDD+ Kaltim dengan fokus laporan terkini dari lapangan di Samarinda, Selasa (19/3).
Lanjutnya, tidak dapat dipungkiri  Kaltim telah berhasil membangun ekonomi yang lebih maju dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari beberapa indikator ekonomi Kaltim yang semakin mantap dan terus meningkat. Namun  di sisi lain,  Kaltim juga terkenal sebagai penyumbang terbesar ketiga di Indonesia.
Sumbangan Kaltim terhadap emisi nasional sebesar 258 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 303 juta ton dalam beberapa tahun ke depan  jika tidak dilakukan usaha dan intervensi untuk menekan laju tingginya emisi tersebut.
“Oleh karena itu, menjadi tantangan kita bersama bagaimana merumuskan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan agar dapat berjalan dengan selaras dan berkelanjutan,” ujarnya.
Setelah melakukan beberapa kali pertemuan, lokakarya kali ini berbeda dengan pertemuan-pertemuan terdahulu karena telah didapat informasi di lapangan dari hasil kerja implementasi REDD+  di 14 kabupaten/kota di Kaltim.
Harapannya ada pengetahuan-pengetahuan baru dan hasil-hasil positif yang dapat diimplementasikan pada banyak tempat dan jangkauan yang lebih luas di Kaltim.
“Kita perlu melakukan upaya mitigasi agar kenaikan emisi tersebut secara berangsur-angsur dapat kita tekan. Kita ketahui  meningkatkan emisi gas rumah kaca ini sangat berdampak merugikan bagi bumi dan lingkungan hidup kita,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pokja REDD+ Kaltim, Chairil Anwar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dan sinergi Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) yang telah disusun pada tahun 2012 lalu.
Dokumen REDD+ Kaltim disusun mencakup kurun waktu sejak 2012 hingga 2030 sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RJPMD) 2005-2025.
“Visi SRAP dan REDD plus adalah tata kelola sumber daya hutan dan lahan di Kaltim yang mampu menyeimbangkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(yul/hmsprov)  
 

Berita Terkait
Government Public Relation