Pembangunan Perkebunan Kaltim Berkelanjutan, Diperlukan Data Valid dan Akurat

Hamparan perkebunan sawit. Perlu data yang valid dan akurat. (dok/humasprov)

 

SAMARINDA - Guna mewujudkan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan  sangat diperlukan dukungan data yang valid, akurat dan obyektif. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ujang Rachmad pada Pertemuan Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Tahun 2018 di Balikpapan, pekan lalu. 

 

Menurut dia, data dan informasi merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan ke depan. "Karena itu, sangat diperlukan data yang valid, akurat dan obyektif yang diperoleh melalui sinkronisasi dan validasi data statistik perkebunan," katanya.

 

Data yang diperoleh tersebut lanjutnya, kemudian akan dijadikan angka tetap (ATAP) data statistik perkebunan Kaltim Tahun 2017. Dijelaskannya, ketersediaan data dan informasi mutlak diperlukan baik dalam perumusan kebijakan maupun untuk melihat dan mengukur keberhasilan capaian kinerja yang telah dilakukan. 

 

Sedangkan metode yang dipakai dalam penentuan angka tetap 2017 dengan cara membandingkan angka tahun sebelumnya yang dianalisa kelayakan dengan memperhatikan standar dan kriteria yang sudah dibakukan. Ditambahkannya, mekanisme penyusunan angka tetap tahun 2017 dimulai dari sinkronisasi angka tetap di masing-masing kabupaten dan kota yang telah disepakati yang dilanjutkan dengan sinkronisasi tingkat provinsi. "Hasil sinkronisasi akan menjadi bahan dalam penyusunan Buku Kaltim Dalam Angka Tahun 2018 dan sinkronisasi tingkat pusat pada Juni 2018 mendatang," ungkapnya.

 

Ujang menyebutkan total luas tanaman perkebunan lima komoditi (sawit, karet, kakao, lada dan kelapa) mencapai 1,35 juta hektar khusus sawit sebesar 1,19 juta ha dengan produksi 13,137 juta ton TBS atau setara 2.890 ton CPO. Pertemuan sinkronisasi data statistik perkebunan 2018 diikuti  para petugas data statistik perkebunan dari provinsi serta kabupaten dan kota se-Kaltim. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation