-Pemerintah Luncurkan Program Desa Online


SAMARINDA - Terkait  kebijakan pemerintah pusat yang akan meluncurkan program baru yaitu Desa Online, Pemprov Kaltim melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim mengharapkan Kaltim mendapatkan kuota yang besar. Mengingat sebaran desa-desa di wilayah Kaltim memang masih ada  beberapa desa yang belum terjangkau oleh jaringan internet.

Kepala BPMPD Kaltim HM Jauhar Effendi  mengatakan,  Badan Penelitian dan Pengembangan  Informasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjanjikan Provinsi Kaltim salah satu provinsi yang akan mendapatkan program Desa Online.

"Adapun manfaat dari program Desa Online ini antara lain agar program-program yang ada bisa disebarluaskan kepada masyarakat secara cepat termasuk pelayanan yang akan diberikan. Begitu pula potensi desa yang dimiliki dan  apabila ada persoalan-persoalan pada tingkat atas baik kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat bisa merespon dengan cepat," kata Jauhar Effendi, Jumat (29/7) lalu.

Menurut dia, program baru yang akan diluncurkan pemerintah pusat tentu sangat bagus, dan idealnya semua desa di Tanah Air harus online, tetapi harus dipahami jumlah desa yang cukup banyak, belum lagi infrastruktur  dan sumber daya  manusia aparat desa yang sangat terbatas.

“Karena itu, diharapkan program desa online ditujukan kepada desa-desa yang memang harus segera dibantu, supaya mereka tidak jauh tertinggal dengan desa-desa lainnya," jelas Jauhar.

Terkait kuota untuk masing-masing provinsi, lanjut Jauhar memang belum diketahui. Meski demikian diharapkan Kaltim  bisa mendapatkan jatah  yang sebanyak-banyaknya untuk program Desa Online ini.

"Kita berharap Kaltim bisa mendapatkan kuota yang cukup besar, karena manfaat dengan adanya Desa Online  juga sangat besar. Misal jika ada inovasi-inovasi yang diciptakan  oleh desa lainnya, tentu bisa dicontoh. Prinsipnya ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) jadi tidak perlu nol lagi. Kalau ada desa yang lebih maju mengapa programnya tidak dicontoh? Tapi tentu harus disesuaikan dengan kondisi lapangan," papar Jauhar. (mar/sul/es/humasprov)  

Berita Terkait
Government Public Relation