Pemerintah Wajib Hadir di Masyarakat


 

SAMARINDA - Peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan pembangunan sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, pemerintah diminta untuk mengerti apa yang kini menjadi permasalahan masyarakat. Mulai dari harga komoditi, pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM), bahkan hingga soal pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana.

Karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, mulai pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltim wajib hadir ditengah-tengah masyarakat. ASN yang memiliki hati, kata Rusmadi, mereka akan sangat mengerti kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

“Kalau kita memiliki tanggung jawab, maka pemerintah mestinya hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan antisipasi yang dilakukan pejabat eselon dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat,” kata Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Samarinda Seberang, Senin (23/1).

Permasalahan dimaksud, misalnya masalah pengangguran. Di mana, saat ini presentase pengangguran di Kaltim mencapai 8 persen dari total angkatan kerja untuk penduduk di atas 15 tahun. Permasalahan tersebut, saat ini memang Provinsi Kaltim sudah melakukan antisipasi dengan tidak ketergantungan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.

Karena itu, kehadiran ASN di masyarakat sesuai bidang masing-masing sangat diperlukan. Sebab, jika ASN lambat dalam mengantisipasi permasalahan di masyarakat, maka akan banyak persoalan yang akan terjadi.

Menurut Rusmadi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 kini tinggal dua tahun. Sehingga tantangan semakin berat. Meskipun ketika dua periode kepemimpinan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Pemprov Kaltim telah membangun berbagai sarana infrastruktur hingga peningkatan SDM. Semua itu, bisa saja tidak menghasilkan apa-apa dan berbekas di masyarakat, apabila informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat.

“Karena itu, apa yang telah dibangun bersama-sama hingga dua tahun akan datang diharapkan terus dikawal seluruh ASN, terutama pejabat eselon, sehingga apa yang dibangun pemerintah betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan masyarakat percaya terhadap keberhasilan pembangunan yang dibangun dan telah dinikmati oleh masyarakat," jelasnya. (jay/sul/es/humasprov) 

Berita Terkait