Pemprov Siap Sukseskan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Pemprov  Siap Sukseskan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

 

SAMARINDA - Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya standar akuntansi pemerintahan  yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

Terkait hal tersebut Pemprov Kaltim akan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan Kaltim menyukseskan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual yang akan dilaksanakan pada hari Jumat (16/10) di Pendopo Lamin Etam Samarinda.  

Tujuan diadakannya rapat koordinasi ini, kata Asisten Administarsi Umum Setprov Kaltim Dr  Meiliana adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan dalam rangka menuju penerapan  berbasis akrual, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja.

"Setelah rakor ini diharapkan ada peningkatan mutu  akuntansi baik secara teoritis maupun praktik dalam pelaksanaan pelaporan kuangan daerah," kata Meiliana, Selasa (13/10).  

Dikatakan pembicara  dalam rakor tersebut,    Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, Plt Sekprov Kaltim H Rusmadi, Kepala BPKP, Kepala BPK Wilayah Kalimantan dengan undangan semua bupati/walikota, kepala Bappeda se-Kaltim dan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kaltim.  

Sementara pejabat pusat  yang adalah  Menteri Kuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo atau Dirjen Anggaran Depdagri.

"Kita harapkan pejabat pusat yang diundang nantinya bisa hadir untuk melihat langsung kesiapan Kaltim dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual," ujar Meiliana.  

Pemprov Kaltim, lanjut Meiliana  sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sistem akrual ini dan sudah dibuktikan  dimana Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kaltim menjadi yang terbaik se-Indonesia dan tahun ini, Kaltim kembali berhasil meraih  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Walau demikian pemprov terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM,  khususnya meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan menuju penerapan  sistem akuntansi berbasis akrual.

"Oleh karena itu, implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian  laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," beber Meilaiana.  

Tahun ini Pemprov  Kaltim siap melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berbasis akrual, sehingga setiap daerah ke depan  yang sudah mendapatkan  predikat  terbaik dari  BPK mampu mempertahankan  predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara  bagi daerah  yang belum berhasil termotivasi untuk melakukan pembenahan pengelolaan keuangan berbasis akrual hingga kelak mampu juga mencapai opini WTP dari BPK RI. (mar/sul/hmsprov)

 

Berita Terkait
Awang: Camat Silahkan SMS Saya
Awang: Camat Silahkan SMS Saya

14 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan

Berita Foto
Berita Foto

21 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

Government Public Relation