Pemprov akan Sidak Pegawai

Senin 9 September PNS Tetap Kerja

SAMARINDA-Pemprov Kaltim akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (9/9) untuk memantau kehadiran para pegawai negeri sipil (PNS). Sidak dilakukan mengingat pada hari tersebut Pemprov Kaltim tidak memberlakukan hari libur. Tidak ada istilah libur hari kejepit.  Kebijakan ini diambil agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan baik tanpa terganggu oleh pelaksanaan pilgub.   
“Memang ada tiga hari masa tenang jelang pilgub ini. Mulai dari Sabtu 7 September, Minggu 8 September dan Senin 9 September 2013. Tapi, karena hari Selasa 10 September ini adalah pencoblosan dan hari Senin hari terjepit. Diharapkan pegawai tidak bermalas-malasan untuk turun pada hari Senin,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim HM Yadi Robyan Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (6/9).
Menurut Robby, sidak akan dilakukan dengan tim terkait, usai pelaksanaan Puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Halaman Kantor Gubernur Kaltim. Selain itu, Robby mengimbau agar PNS dapat bersikap netral dalam pilgub nanti.
Jika ada PNS yang melanggar, Robby menegaskan sanksi tegas akan diberikan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.  
“Pemprov sudah membuat surat edaran agar seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkab serta Pemkot se Kaltim dan Kaltara untuk tetap turun kerja pada Senin (9/9). Begitu juga perusahaan di kabupaten dan kota se Kaltim dan Kaltara,” imbuhnya.
Edaran tersebut berlaku sama untuk seluruh instansi, baik di daerah dan pusat hingga vertikal. Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 270-6402 Tahun 2013, tanggal 26 Agustus 2013 menetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, 10 September 2013 sebagai hari yang diliburkan  di wilayah Provinsi Kaltim.  Dengan demikian maka libur hanya berlaku tepat pada hari pencoblosan. (jay/hmsprov)

//Foto: JANGAN MANGKIR. Sidak Gubernur ke beberapa SKPD usai lebaran Idul Fitri lalu. (dok/humasprov kaltim).


 

Berita Terkait
Government Public Relation