12 Desember 2019 Jam 16:28:28   Humas Prov. Kaltim   Lingkungan Hidup   276 kali

BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim menggelar rapat pembahasan draft (rancangan) Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pembahasan draft melibatkan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), konsultan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI), Tim BSM Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Kanwil Kemenkum HAM.

Dipimpin Kasubbag Kehutanan Lingkungan Hidup dan perkebunan Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Istiko Tauhid Jati, rapat draft Pergub dilaksanakan di Meeting Room Ulin Lantai 8 Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (11/12/2019).

Atas pembahasan rancangan Pergub ini, Koordinator Proyek FCPF/P3SEKPI Kementerian LHK I Wayan Susi Dharmawan atas nama pemerintah mengapresiasi komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung program penurunan emisi GRK.

"Diharapkan dengan Pergub ini, Kaltim memiliki legalitas yang kuat saat mengimplementasikan mekanisme pembagian manfaat di provinsi, kabupaten hingga tingkat tapak (masyarakat desa), termasuk swasta," ujar Wayan.

Hingga saat ini diakui Wayan, pembahasan sudah masuk tahap keempat atau memasuki finalisasi pembahasan draft. Ditarget tahun ini rancangan rampung, sehingga segera disahkan Gubernur Kaltim.

Kaltim lanjut Wayan, merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia sebagai pilot project pelaksanaan penurunan emisi karbon yang difasilitasi World Bank untuk memperoleh perhitungan pembagian manfaat.

"Jika Pergub ini sudah disahkan, maka Kaltim menjadi daerah percontohan dan satu-satunya provinsi memiliki Pergub mekanisme pembagian manfaat terkait program penurunan emisi GRK di Indonesia," ungkap I Wayan.(yans/her/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak