Pemprov Buat Layanan Ketuk Pintu

Gubernur Awang Faroek bersama Menkes Nila F Moeloek saat peresmian instalasi kesehatan nuklir di RSUD AWS, Senin lalu. (SENO/HUMASPROV)

 

SAMARINDA - Konsistensi maupun komitmen Pemprov Kaltim memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat hingga saat ini tak perlu diragukan. Bahkan, setiap tahun dari alokasi APBD, lebih 10 persennya untuk pembangunan sektor kesehatan. Begitu juga menangani masalah isu kesehatan di Indonesia, yaitu percepatan eliminasi tuberculosis, penurunan penyakit stunting atau kerdil dan peningkatan cakupan serta mutu imunisasi. 

 

Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak ketika pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kaltim dan peresmian Instalasi Kedokteran Nuklir di RSUD AWS oleh Menkes RI Nila F Moeloek mengatakan, sebagai konsistensi pemerintah untuk penanganan tuberculosis kini pemerintah melakukan program ketuk pintu. Program ini dimaksud agar mengetahui langsung bagaimana kondisi kesehatan masyarakat.

 

"Untuk mengatasi kasus tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di Kaltim, guna mengeliminasi tuberculosis di Lapas-Lapas di Kaltim," kata Awang Faroek Ishak di RSUD AWS, Senin (26/3).

 

Selain itu, untuk mendeteksi masyarakat yang positif terkena tuberculosis, Pemprov Kaltim juga telah menerima alat pendeteksi tersebut yang saat ini sudah didistribusikan ke kabupaten/kota. Melalui, alat ini pemerintah daerah bisa dengan cepat melakukan pengobatan. Kemudian mengenai kasus stunting atau manusia kerdil, merupakan masalah bersama. Karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ke depan di Indonesia jangan ada lagi masyarakat menderita gizi buruk.

 

Karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah daerah mengajak semua sektor membantu, sehingga permasalahan kasus ini tidak semakin tinggi. "Caranya dengan mengidentifikasi mulai tingkat RT hingga kecamatan. Melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat," jelasnya.

 

Kemudian, mengenai peningkatan mutu imunisasi, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Dengan melakukan koordinasi semua perangkat sektor di kabupaten/kota, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak. Termasuk mengenai vaksin. Bahkan, di Kaltim penanggulangan difteri juga sudah dilakukan pemerintah daerah dengan baik. "Beberapa kota sempat KLB difteri, tapi kita tangani dengan cepat dan sangat baik, sehingga semua bisa ditangani dengan baik," ucap Awang. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation