Pemprov Dorong Pembangunan Infrastruktur Kawasan Tertinggal

SAMARINDA - Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim tidak hanya fokus  masalah perbatasan juga mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan daerah tertinggal.
"Meskipun kini sudah berdiri Provinsi Kaltara, kami akan tetap fokus melakukan penanganan kawasan daerah tertinggal," kata Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim, Sofyan Agus di ruang kerjanya, Senin (27/5).   
Dalam pelaksanaan tugas ini, BPKP2DT berkoordinasi dengan SKPD terkait yang lain, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, termasuk pelaksanaan tugas di Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
"Pemprov terus mendorong pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan untuk menciptakan pusat ekonomi baru, sehingga mampu mengurangi kesenjangan  yang selama ini dihadapi masyarakat di kawasan tersebut," jelasnya.
Dia sangat yakin, Mahulu  kelak akan berkembang menjadi sentra ekonomi baru  yang akan berdampak positif terhadap peningkatakan  kesejahteraan masyarakat.
"Keseriusan Pemprov Kaltim membangun kawasan daerah tertinggal juga bisa kita lihat  jelas    pembangunan tiga bandara  di kawasan perbatasan," ungkapnya.
BPKP2DT  lainnya melaksanakan bakti sosial pengobatan gratis bagi masyarakat di daerah tertinggal. (sar/hmsprov).
 

Berita Terkait