Pemprov Fasilitasi Permasalahan Nelayan Muara Badak

Meiliana

 

SAMARINDA - Pemprov Kaltim memfasilitasi pertemuan antara nelayan bagan tancap perairan Muara Berau dan Muara Jawa, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kukar dengan pihak perusahaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, DPC INSA Samarinda dan DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia serta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda. Pertemuan dipimpin Plt Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana didampingi Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setprov Kaltim Lisa Hasliana di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/2).

 

Sesuai hasil rapat bersama nelayan dan perusahaan serta berbagai pihak terkait, maka Pemprov Kaltim meminta agar pihak perusahaan untuk merealisasikan program coorporate social responsibility (CSR) bagi pihak nelayan. Hal ini berdasarkan tuntutan para nelayan yang merasa dirugikan akibat aktivitas pihak perusahaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang melakukan bongkar muat batu bara di perairan Muara Berau dan Muara Jawa. "Sesuai aspirasi para nelayan, maka Pemprov Kaltim fasilitasi pertemuan ini. Berdasarkan pertemuan ini, maka kami meminta agar pihak perusahaan menindaklanjuti dan segera memberikan hak nelayan, yaitu merealisasi program CSR," kata Meiliana didampingi Lisa Hasliana.

 

Meiliana mengatakan, menyikapi aspirasi tersebut, diharapkan KSOP Kelas II Samarinda segera melakukan rapat koordinasi bersama pihak perusahaan dengan APBMI, INSA, Asosiasi Eksportir Batu Bara dan Pelindo IV Samarinda guna menyelesaikan permasalahan terjadi terhadap nelayan Muara Badak. Sebelumnya lanjut Meliana, memang ada surat Kementerian Perhubungan Nomor PP.00/4/8/DP18 tertanggal 29 Januari 2018 perihal tindak lanjut penanganan permasalahan nelayan bagan tancap di Kecamatan Muara Badak. "Pada prinsipnya Pemprov Kaltim memfasilitasi antara nelayan dengan pihak perusahaan. Sesuai aspirasi para nelayan, diharapkan titik koordinat lokasi bongkar muat batu bara dapat diubah. Karena, wilayah tersebut dinilai merupakan perairan tangkapan ikan yang banyak bagi para nelayan," jelasnya. (jay/sul/humasprov)   

Berita Terkait
Government Public Relation