* Optimalisasi Penyusunan LPPD Kab/Kota, Dukung Kinerja Provinsi
SAMARINDA–Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2012 kepada 14 kabupaten/kota se Kaltim, yang diselenggarakan di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (7/3).
Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Prov Kaltim, Hj Ismiati, mengatakan Bimtek ini dimaksudkan untuk optimalisasi penyusunan LPPD kabupaten/kota karena merupakan data agregasi LPPD provinsi.
“Bimtek penyusunan LPPD ini juga sebagai bagian dari amanat PP 3/2007, bahwa setiap Bupati/Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LPPD setiap tahun paling lambat pada Maret setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Ismiati.
Dijelaskannya, LPPD ini merupakan gambaran kinerja pemerintahan selama satu tahun dari sebuah provinsi yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, dan kemudian akan dilakukan pemeringkatan secara nasional.
“Itulah mengapa setiap tahun kita mengadakan Bimtek baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota dengan mendatangkan nara sumber dari BPKP Pusat selaku anggota tim nasional. Karena LPPD provinsi ini nanti akan dievaluasi oleh Tim Nasional yang terdiri dari Dirjen Otda, Kemendagri dan BPKP Pusat. Hasil akhirnya nanti akan dilakukan pemeringkatan,” jelasnya
.Kita harapkan dengan adanya bimtek yang diberikan kepada kabupaten/kota hari ini agar semua penyusunan LPPD kabupaten/kota dapat disusun secara baik dan benar berikut data-data pendukung sebagai bukti dari laporan itu dapat disertakan pula. Jadi untuk akurasi data yang kita cantumkan dalam LPPD semua diberikan data pendukung yang benar adanya.
“Dengan adanya pengisian laporan yang baik dan benar dari kabupaten/kota akan memberikan penilaian kinerja yang baik yang nantinya mendukung kinerja provinsi secara keseluruhan,” harapnya.
Ditambahkannya, untuk penilaian LPPD pada 2010, dari 33 provinsi Kaltim menempatai peringkat 11 nasional. Sedangkan untuk penilaian kinerja 2011 akan diumumkan April 2013, dan LPPD yang akan disusun kali ini adalah untuk kinerja pemerintahan 2012.
Indikator penilaian dari LPPD adalah terkait kinerja urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang terdiri dari dua tataran, yaitu tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksana kebijakan.
“Jadi bagaimana kinerja-kinerja yang dilaksanakan SKPD seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan lainnya,” ucapnya. (her/hmsprov).
03 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
15 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
30 November 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
11 September 2019 Jam 23:15:15
Pelatihan, Kepegawaian
20 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
31 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
08 Desember 2019 Jam 23:01:03
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Desember 2019 Jam 22:45:50
Statistik
07 Desember 2019 Jam 22:44:08
Even Olahraga
07 Desember 2019 Jam 22:43:00
Kegiatan Silaturahmi
07 Desember 2019 Jam 22:41:58
Pendidikan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
26 September 2014 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
08 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pekerjaan Umum
01 September 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan