Pemprov Kaltim Langsung Merespon

 Masalah Pelaksanaan Kurikulum 2013 “Tersendat”

 

SAMARINDA–Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim H Musyahrim mengakui pelaksanaan Kurikulum 2013 yang merupakan program nasional masih 'tersendat' khususnya untuk pengadaan buku pelajaran bagi siswa.

Permasalahan tersebut disampaikan Musyahrim pada rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di Ruang Rapat Disdik Kaltim, Kamis (28/8). Acara dihadiri tim peneliti Universitas Negeri Yogyakarta dipimpin Profesor Dr Zainur Rafiq.

Menurut Musyahrim, sejak program nasional ini deklarasikan, Pemprov Kaltim sebenarnya langsung merespon. “Perhatian khusus itu diwujudkan dengan alokasi anggaran Rp14 miliar untuk pengadaan buku,” Musyahrim.

Termasuk telah dilakukan berbagai pelatihan bagi para guru  guna memantapkan pelaksanaan sekaligus menyiapkan tenaga-tenaga pengajar yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelajaran sesuai materi Kurikulum 2013.

 Selain itu, ada kabupaten yang secara utuh 100 persen melaksanakan kurikulum 2013 setelah program nasional itu digaungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Ternyata dalam pelaksanaanya program pemerintah pusat itu tersendat-sendat,” ungkap Musyahrim.

Secara umum seluruh satuan pendidikan baik sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SMP) dan SMA termasuk SMK sudah memesan buku-buku sesuai ketentuan yang diatur dalam materi kurikulum 2013 namun hingga saat ini buku-buku tersebut belum diterima.

Kondisi ini tentu tidak sangat tidak diharapkan. Seharusnya, distribusi berjalan lancar sesuai rancangan yang dijadwalkan sejak awal. Walaupun, pihak kementerian telah menyebarkan CD sebagai pengganti buku bagi para guru.

Sementara saat ini lanjut Musyahrim, para siswa didik sudah memsuki semester satu yang seharusnya sudah memegang buku untuk tema satu. “Saya khawatir kondisi ini terus berlanjut dan dibiarkan hingga anak-anak didik memasuki semester dua,” katanya.

Menurut dia, berbagai kelemahan terjadi dengan diberikannya CD untuk penggandaan. Diantaranya bagi daerah pedalaman sangat sulit untuk menggandakan.             “Belum lagi berapa biaya yang diperlukan untuk penggandaan atau fotocopi bahan untuk buku-buku itu,” ujar Musyahrim.

Meskipun sekolah-sekolah di segala jenjang pendidikan itu telah menerima uang guna pembelian buku-buku sesuai materi Kurikulum 2013. “Uang itu sudah ada tetapi membeli buku itu harus ke Jakarta dan hingga saat ini belum jelas keberadaan buku itu,” tuturnya.

Kedepan, sesuai kebijakan pemerintah pusat untuk semester, tender atau penggandaan buku boleh dilakukan di daerah. sehingga dengan pola dan kebijakan ini diharapkan distribusi buku untuk kurikulum 2013 tidak tersendat lagi. (yans/sul/hmsprov)

// Foto: PERHATIAN KHUSUS. Musyahrim (tengah) saat memberikan arahan sekaligus informasi hasil evaluasi kurikulum 2013 didampingi Ketua Tim Peneliti UN Yogyakarta Zainur Rafiq (kiri). (masdiansyah/humasprov)

 

Berita Terkait
PPL Harus Mampu Gunakan GPS
PPL Harus Mampu Gunakan GPS

08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

Berita Foto
Berita Foto

28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan

Government Public Relation