SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melonggarkan pengetatan atas pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah di masa pandemi Covid-19 ini, terutama pada saat menjelang dan pasca lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.
Hal tersebut dikemukakan Wagub yang Kamis (21/5) secara khusus mengikuti video conference Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Perumusan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim,
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diikuti jajaran Menteri Indonedia Maju, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi,
Selain itu juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Tjahjanto, Waka Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dan Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet serta seluruh gubernur se Indonesia.
Sementara itu hadir mendampingi Wagub, Plt Kepala Dinas Kesehatan yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah H Nazrin, Kasatpol PP Kaltim I Gede Yusa dan Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranudin.
Usai vidcon, Wagub Hadi Mulyadi menegaskan Kaltim tidak melonggarkan pengetatan atas pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah.
"Pemprov sudah sepakat meniadakan open house bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, termasuk pejabat lainnya di lingkup Pemprov Kaltim. Juga, tidak melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya selama akhir Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri," katanya.
Walaupun diakui, banyak dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap roda pemerintahan terlebih masyarakat baik di sisi kesehatan, sosial bahkan ekonomi.
"Tetap tidak ada pelonggaran, termasuk mudik menjelang ataupun saat lebaran. Kita tidak ingin niat baik ternyata berujung masalah. Terjadi lonjakan kasus penularan virus Corona di masyarakat Kaltim," tegasnya. (yans/ri/humasprovkaltim)
24 Desember 2019 Jam 18:54:25
Pemerintahan
26 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 April 2021 Jam 20:10:56
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 April 2021 Jam 20:09:41
PKK
15 April 2021 Jam 20:08:15
PKK
15 April 2021 Jam 20:06:16
Administrasi Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:06:02
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
29 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
02 Juli 2014 Jam 00:00:00
Kehutanan
22 November 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 Februari 2016 Jam 00:00:00
Penanaman Modal
16 November 2013 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga