Pemprov Kaltim Tekan Pelanggaran HAM

Pemprov Kaltim Tekan Pelanggaran HAM

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan terus berupaya menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sejumlah pelanggaran HAM di Kaltim dengan memberikan pemahaman tentang HAM yang lebih luas kepada masyarakat. 

Dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM telah dijelaskan bahwa pengertian HAM itu sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

"Namum persoalan HAM ini sebenarnya tidaklah mudah. Pelanggaran HAM bisa terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap HAM itu sendiri. Masyarakat cenderung bermain hakim sendiri dan berbuat anarkis yang akhirnya bisa menimbulkan kekerasan," kata Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal Usai menghadiri hari puncak peringatan HAM se-dunia di Istana Negara pada Jumat (10/12) kemarin.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelakanaan HAM diantaranya yakni faktor kebudayaan, sistem politik, hukum dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta faktor diskriminasi.

"Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan HAM sehingga menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM. Itu semua bisa saja terjadi karena kurangnya pemahaman HAM. Saya harapkan kepada masyarakat untuk selalu membuat rasa aman demi terwujudnya kedamaian di dalam masyarakat. Yang jelas, pelanggaran HAM dapat diminimalisasi dengan pengetahuan tentang HAM, kita tidak boleh mundur bangsa yang ingin maju harus memperhatikan HAM," katanya.

Mukmin menambahkan, bahwa sebagai makluk sosial harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM diri sendiri. Disamping itu, juga bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain. "Jangan sampai melakukan pelanggaran HAM karena dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita sendiri dengan HAM orang lain," katanya.

Dalam puncak peringatan Hari HAM se-dunia, Kota Balikpapan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) karena memenuhi kriteria sebagai Kota Peduli HAM Tahun 2014. Terdapat sejumlah kriteria yang dinilai sehingga Kota Balikpapan mendapat penghargaan diantaranya hak hidup yang terjadi dengan adanya penurunan angka kematian ibu dan anak, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan dan hak atas rasa aman.

"Saya berharap ini dapat dipertahankan dan dapat lebih ditingkatkan kembali. Balikpapan yang mendapat penghargaan sebagai kota yang peduli HAM ini patut ditiru oleh kabupaten dan kota lainnya di Kaltim," puji Mukmin. (rus/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation