Pemprov Kembangkan Seni Budaya dan Kepariwisataan

SAMARINDA – Pemprov Kaltim terus mengembangan seni budaya lokal dan sektor kepariwisataan meskipun selama ini masih menemui berbagai hambatan dalam pengembangannya,  yaitu  kurangnya sarana dan prasarana penunjang, kendala  jalan dan transportasi, serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Sementara itu, tantangan yang tidak kecil juga datang dari derasnya pengaruh globalisasi seperti kekuatan iptek, informasi dan komunikasi.   
Demikian dikatakan Asisten Bidang Pemerintahan Umum Pemprov Kaltim, H. Sayid Fathur Rahman saat membuka Dialog Seni dan Budaya Lokal se-Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (29/8).  
"Seni budaya lokal Kaltim khususnya, perlu dipertahankan karena merupakan  identitas daerah dan  identitas bangsa Indonesia. Seni budaya asing yang masuk sebagai dampak globalisasi, harus difiltrasi (disaring) agar seni budaya tradisional Indonesia tidak ketinggalan zaman," ujarnya.
Keberagaman seni dan budaya di Kaltim merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi Kaltim telah menjadi pusat kebudayaan sejak ditemukannya situs Kerajaan Mulawarman, yang merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4.
Pemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen menjadikan seni dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri daerah dan jatidiri bangsa. Bukti ini ditunjukkan dengan pendirian Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang akan dibangun di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.   
"Pendirian ISBI Kaltim adalah wujud komitmen dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya bangsa. Melalui lembaga perguruan tinggi  diharapkan akan lahir para intelektual seni budaya yang siap mengabdikan diri untuk eksistensi seni budaya bangsa yang unggul, berkualitas dan berkarakter," harapnya.  
Kegiatan ini diikuti , lebih dari 100  peserta menghadirkan Dosen Jurusan Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Prof. Dr. Kasidi Hadiprayitno  dan Budayawan Kaltim, Dr H Mugni Baharuddin. (yul/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation