Pemprov Lirik Program Transmigrasi Nelayan
SAMARINDA - Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Setprov Kaltim siap merealisasikan rencana program transmigrasi nelayan yang akan ditempatkan pada pulau-pulau terluar di wilayah pesisir Kaltim.
"Minggu depan kami akan melakukan rapat dengan institusi terkait untuk membahas kelanjutan rencana transmigrasi nelayan ini," kata Kepala Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu, di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (9/2)
Tri Murti menambahkan, hasil konsultasi dari Kementerian Kalautan dan Perikanan, terdapat program transmigrasi nelayan dan bantuan peralatan untuk nelayan. "Program tersebut akan kami manfaatkan dan sinergikan dengan program Kaltim, khususnya untuk program transmigrasi nelayan," ujarnya.
Tri Murti mengatakan, setelah dilakukan pertemuan dengan institusi terkait, pihaknya akan langsung mendatangi daerah-daerah yang masyarakatnya memang mayoritas nelayan, seperti Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk menjajaki kemungkinan kerjasama.
"Kedua daerah tersebut memiliki keterikatan dengan Kaltim karena banyaknya warga Sulsel dan Sulbar yang berdomosili di daerah Nunukan, Tarakan dan daerah pesisir lainnya," kata Tri Murti.
Dia menambahkan, saat ini di wilayah Kaltim terdapat 378 pulau yang sudah tercatat dalam register nasional. Jumlah pulau tersebut sudah dicatatkan ke Menteri Dalam Negeri. Namun dari hasil identifikasi masih terdapat 25 pulau ditambah 14 pulau yang baru ditemukan gugusan Pulau Balabalagan di Kabupaten Paser. Jadi ada 39 pulau baru yang belum diregister dan diberi nama.
"Untuk pulau yang sudah berpenghuni, banyak sekali, sementara untuk penempatan warga transmigrasi pada pulau-pulau terluar Kaltim, kita akan melakukan pengecekan dan identifikasi lapangan. Kira-kira pulau-pulau mana yang layak untuk dihuni," kata Tri Murti.
Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak minta kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dinas dan jajaran terkait di lingkungan Pemprov Kaltim melakukan kerjasama dengan sejumlah daerah yang mayoritas penduduknya nelayan.
Program transmigrasi nelayan dimaksudkan sebagai upaya mengantisipasi agar pulau-pulau kecil dan terluar di pesisir wilayah Kaltim tidak dikuasai atau diakui oleh pihak asing.
"Tolong jajaran Disnakertrans bersama dinas terkait, lakukan kerjasama dengan dearah lain di Sulawesi maupun Jawa agar bisa dilakukan kerjasama dalam program transmigrasi nelayan," pinta Awang Faroek Ishak saat memimpin rapat dengan pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu. (mar/sul/hmsprov)
28 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Februari 2019 Jam 20:57:52
Pembangunan
13 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
25 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
17 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 06:26:18
Hari Nasional
10 Agustus 2022 Jam 06:23:30
Peranan Organisasi Perempuan
10 Agustus 2022 Jam 06:20:11
Kegiatan Silaturahmi
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 Mei 2015 Jam 00:00:00
Kesehatan
16 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Mei 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata