Pemprov Mediasi Tuntutan Outsourcing BPD Kaltim

SAMARINDA - Pemprov Kaltim siap memediasi pertemuan antara tenaga outsourcing (kontrak) dengan manajemen BPD Kaltim. Para tenaga outsourcing tersebut menuntut agar  dapat diangkat menjadi karyawan tetap BPD Kaltim.
Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kaltim H Sutarnyoto usai menerima perwakilan pendemo di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/4).
Menurut dia, sesuai informasi dari manajemen BPD Kaltim, bahwa kontrak tersebut tidak  dilakukan antara pihak BPD dengan tenaga kerja, tetapi dengan penyedia tenaga kerja, yakni   Koperasi Simpeda Jaya Samarinda. “Pemerintah akan memfasilitasi tuntutan  ini, sehingga bisa diperoleh titik temu  penyelesaian,” kata Sutarnyoto.
Upaya pemerintah akan dilakukan dengan memediasi pertemuan pihak tenaga kerja, penyedia jasa tenaga kerja. Pertemuan akan dimediasi pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim dan BPD Kaltim. Pertemuan tersebut rencananya digelar pada Rabu (24/4).
Jika tidak tercapai kesepakatan, permasalahan tersebut akan diserahkan pada jalur hukum. “Yang jelas Pemprov Kaltim siap memfasilitasi permasalahan tersebut. Pada prinsipnya pemerintah daerah berharap persoalan ini secepatnya diselesaikan,” harapnya. (jay/hmsprov).

////Foto : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat H Sutarnyoto dan Bidang Administrasi Umum H Sofyan Helmi saat menerima pengunjukrasa.(fadjar/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait
Government Public Relation