Pemprov Nilai Tenaga dan Lembaga Penyuluh

Pemprov Nilai Tenaga dan Lembaga Penyuluh

 

SAMARINDA–Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan kemampuan serta memotivasi petani dan penyuluh dalam menunjang tercapainya program  ketahanan pangan di Kaltim maka Pemprov melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) melakukan penilaian terhadap kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian.

“Guna menyukseskan program ketahanan dan kemandirian pangan maka kami melakukan penilaian dan pemilihan terhadap kinerja kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian berprestasi,” kata Kepala BKPP Kaltim H Fuad Asaddin pada Penilaian Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh se-Kaltim di Aula UPTB Bapeltan Sempaja, Rabu (4/3).

Untuk dapat melakukan penilaian secara objektif menurut Fuad, maka diperlukan penilaian kelembagaan dan tenaga penyuluh di daerah yang melibatkan instansi teknis terkait setempat khususnya SKPD kabupaten dan kota.

Secara umum lanjutnya, Pemprov Kaltim setiap tahun memberikan penilaian sekaligus penghargaan bagi lembaga maupun penyuluh berprestasi di daerah utamanya menjelang HUT Provinsi dan diikutkan pada tingkat nasional pada HUT Proklamasi di Istana Negara.

Ke depan, setiap lembaga dan tenaga penyuluh di masing-masing subsektor pertanian baik pertanian, kehutanan maupun kelautan dan perikanan serta peternakan dan perkebunan akan diberikan penilaian untuk selanjutnya diberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai.

“Gubernur Awang Faroek Ishak telah berkomitmen untuk terus memotivasi para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian termasuk lembaga dan tenaga pendamping (penyuluh) agar kegiatan pertanian Kaltim terus meningkat dan berdaya saing,” kata Fuad Asaddin.

Sementara itu Kepala Bidang Penyuluh Asmirilda mengatakan kegiatan sosialisasi penilaian kelembagaan dan ketenagaan penyuluh ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan serta menyamakan persepsi bagi seluruh petugas penilai kelembagaan dan ketenagaan penyuluh kabupaten dan kota.

“Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini diikuti 30 penilai kelembagaan dan ketenagaan penyuluh kabupaten/kota agar penilaian dapat dilakukan secara objektif, akurat dan tepat sasaran,” ujar Asmirilda. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation