Pemprov Prioritiaskan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

19 November 2017 Jam 23:48:30 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 660 kali

Gubernur bersama pelajar Kaltim. Pemerintah beri perhatian serius. (dok/humasprov kaltim).

SAMARINDA – Sejak awal memimpin Kaltim, Gubernur Awang Faroek Ishak sudah menetapkan tiga prioritas pembangunan daerah dan salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meningkatkan kualitas SDM Kaltim ini dilakukan diantaranya melalui sektor pendidikan dan kesehatan dengan penganggaran yang lebih prioritas. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Rusmadi mengungkapkan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. “Kita sudah sampaikan saat rapat paripurna dengan DPRD. Bahwa pendidikan dan kesehatan tetap prioritas,” katanya saat diwawancarai awak media di Pendopo Lamin Etam, Jumat (17/11).

Dijelaskannya, dalam APBD tahun 2018 anggaran pendidikan diperkirakan mencapai 26 persen atau melebihi ketentuan sebesar 20 persen dan pendidikan tidak kurang dari 10 persen. Kebijakan anggaran yang dilakukan Pemprov sebagai bukti dan gambaran bahwa pemerintah fokus semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar yang langsung menyentuh dan dirasakan masyarakat. Terkait kegiatan pendidikan terutama perbaikan sekolah misalnya, ujar Rusmadi hanya dilakukan pemerintah terhadap sekolah rusak berat yang merupakan kewenangan pemprov. “Sementara pemerintah lebih mengutamakan pemeliharaan daripada perbaikan ataupun membangun yang baru dengan kondisi keuangan sekarang ini,” jelasnya.

Selain itu, pemprov masih berpegang pada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pembiayaan atau biaya pendidikan di Kaltim. “Dimana pemerintah hingga saat ini belum memberlakukan pungutan yang dilakukan sekolah kepada siswa didiknya. Walaupun itu merupakan salah satu upaya sekolah dalam mengatasi anggaran pendidikan saat ini,” ungkap Rusmadi. Dia berharap sekolah bisa menunggu kebijakan pemerintah terkait pungutan biaya pendidikan yang dikhawatirkan bisa membebani siswa didik. “Masyarakat sudah beranggapan bahwa pendidikan itu gratis. Tapi kalau mau jujur partisipasi masyarakat itu sangat menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan kita,” ujarnya. (yans/sul/ri/humasprov)