Pemprov Segera Bebaskan Lahan Bendungan Marangkayu, Berharap Kerjasama Para Pemilik Lahan

Bendungan Marangkayu akan dikebut pembangunannya. Diharapkan para pemilik lahan bekerjasama dan membantu rencana pembangunan ini. Insert : Ichwansyah. (IST)

SAMARINDA - Pemprov Kaltim berupaya keras agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) tuntas sesuai target. Salah satu PSN yang saat ini menjadi perhatian serius adalah pembangunan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bendungan ini diproyeksi akan memberikan suplai irigasi untuk 1.500 hektar areal persawahan, sekaligus memenuhi kebutuhan air baku masyarakat beberapa desa di Kecamatan Marangkayu dengan kapasitas hingga 450 liter/detik. "Pemerintah sangat serius menuntaskan rencana ini. Oleh karena itu, kami sangat berharap kerja sama para pemilik lahan yang berada di area pembangunan bendungan ini agar bisa segera dibebaskan, sehingga pekerjaan fisik bendungan bisa kita lanjutkan dan selesai," kata Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ir H Ichwansyah MM selaku Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pemprov Kaltim, Selasa (22/5). 

Luas pengadaan tanah untuk  pembangunan Bendungan Marangkayu ini sekitar 544 hektar, meliputi Desa Sebuntal 371 hektar, Desa Bunga Putih 160 hektar, Desa Semangkok 11 hektar, Desa Perangat Selatan 1 hektar dan Desa Makarti 1 hektar.

Ichwansyah menjelaskan tahapan pengadaan tanah akan dimulai dengan perencanaan oleh instansi yang memerlukan tanah, persiapan oleh Gubernur, pelaksanaan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tahap terakhir penyerahan hasil oleh Badan Pertanahan Nasional. "Perkiraan pelaksanaan pengadaan tanah antara tahun 2018 sampai dengan 2019. Demikian juga jangka waktu pelaksanaan pembangunan bendungan antara 2018 hingga 2019," ungkap Ichwansyah.

Informasi penting yang harus diketahui oleh para pemilik lahan, lanjut Ichwansyah, bahwa selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pemilik lahan hanya diperkenankan melepaskan haknya kepada Pemprov Kaltim. Berikutnya pada tahap persiapan akan dilakukan konsultasi publik. Jika pemilik lahan keberatan melepaskan haknya kepada Pemprov Kaltim maka akan diadakan konsultasi publik ulang. "Jika masih juga keberatan, maka akan dibentuk Tim Kajian Keberatan," sebutnya. 

Dukungan dan kerja sama pemilik lahan sangat diperlukan. Sebab kata Ichwansyah, Bendungan Marangkayu dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. "Bendungan ini nantinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana irigasi, plus pemenuhan air baku masyarakat, tetapi bisa juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga sebagai objek pariwisata," jelas Ichwansyah.

Para pemilik lahan juga diminta tidak resah karena pemerintah akan membayarkan hak mereka sesuai penetapan harga dari jasa penilai publik independen, yakni Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Terkait persiapan pengadaan lahan Bendungan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim melalui Tim Persiapan Pengadaan Tanah telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : 590/002/SEK-TP2T/KALTIM. (sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation