SAMARINDA–Setelah beorasi sekitar satu jam di depan Kantor Gubernur Kaltim, perwakilan pendemo di bawah naungan Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO) diterima pejabat Pemprov Kaltim di ruang rapat Batiwakal, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/3).
BORNEO yang menaungi sejumlah ormas, organisasi kepemudaan (OKP) dan LSM di Kaltim diterima Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda), Salman Lumoindong dan Kepala Biro Hukum Suroto, Kabid PNFI Dinas Pendidikan Fathurrakhman dan Kabag Kehumasan Biro Humas dan Protokol, Imanuddin.
Salman Lumoindong yang memimpin pertemuan berjanji segera menyampaikan aspirasi dari BORNEO kepada Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak. Hal ini sesuai dengan instruksi gubernur agar setiap aksi demonstrasi harus ditindaklanjuti dengan pertemuan untuk menyerap aspirasi para pendemo.
“Saat apel pagi Senin (18/3) lalu, gubernur mengingatkan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi harus diserap dan secepatnya ditindaklanjuti. Namun dengan catatan aksi harus dilakukan secara damai bukan anarkis,” kata Salman.
Selain itu, Salman juga menyampaikan permintaan maaf dari Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak yang tidak bisa menemui langsung para pendemo karena sedang menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-63 di Kabupaten Kutai Barat.
Terkait aspirasi yang disampaikan pendemo, ada beberapa hal menjadi masukan bagi Pemprov Kaltim dalam tugas melaksanakan pembangunan di Kaltim. Salah satunya adalah pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang belum dirasakan sebagian masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih atas masukan BORNEO terhadap kinerja pembangunan selama ini. Hal-hal teknis yang harus dijelaskan lebih rinci akan ditindaklanjuti melalui penjelasan SKPD terkait,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, masing-masing perwakilan ormas, OKP dan LSM menyoroti besarnya anggaran pada APBD Kaltim, khususnya yang dikelola oleh SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kaltim. Mereka menilai kedua SKPD tersebut bermasalah dan berpotensi terjadi penyimpangan.
"Tidak ada SKPD basah atau kering. SKPD dengan anggaran besar, juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Melakukan penyimpangan, pasti akan kecemplung. Dan Gubernur Awang Faroek menegaskan komitmenya agar seluruh SKPD tidak melakukan penyimpangan," beber Salman.
Sebelumnya, Koordinator Borneo, Muhammad Husni Fahrudin menyampaikan beberapa permasalahan pembangunan yang dinilai masih belum cukup memuaskan masyarakat. “Dengan APBD Kaltim yang besar, jika diimplementasikan benar-benar untuk pembangunan dan lepas dari penyimpangan, maka rakyat Kaltim pasti akan sejahtera,” kata Koordinator Borneo, Muhammad Husni Fahrudin Husni Fahrudin juga berharap agar dalam waktu dua minggu kedepan perwakilan Borneo dapat bertemu langsung dengan gubernur, untuk menyampaikan aspirasinya. (her/hmsprov).
//Foto: Pertemuan Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi (BORNEO) dengan Pemprov Kaltim. (fajar/humasprov kaltim).
01 September 2020 Jam 20:24:12
Pemerintahan
25 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Januari 2019 Jam 18:55:37
Pemerintahan
24 November 2019 Jam 18:03:50
Pemerintahan
10 Januari 2019 Jam 21:15:35
Pemerintahan
23 Januari 2021 Jam 08:29:40
Kesehatan
23 Januari 2021 Jam 08:28:35
Pemerintahan
22 Januari 2021 Jam 12:20:16
Sosial
22 Januari 2021 Jam 12:19:48
Sumber Daya Manusia
22 Januari 2021 Jam 12:19:22
Kesehatan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
28 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 Juli 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
27 April 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
04 Februari 2015 Jam 00:00:00
Perkebunan
21 Juni 2017 Jam 09:22:38
Sosial