Pemprov Terus Kejar Pemerataan Pembangunan di Kaltim

Pemprov Terus Kejar Pemerataan Pembangunan di Kaltim

 

SAMARINDA–Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengungkapkan meskipun sudah terpisah dengan Kalimantan Utara (Kaltara), Kaltim masih menjadi salah satu provinsi yang sangat luas. Berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa (masih termasuk Kaltara) dengan penyebaran yang tidak merata, menjadi persoalan tersendiri bagi pembangunan.

Penduduk di Kaltim, ujar dia, sangat majemuk dengan beragam suku, adat istiadat dan seni budayanya yang khas. Penduduk pun terkonsentrasi di ibukota Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang serta Tarakan di Kaltara, sedangkan di kabupaten hingga pedalaman dan perbatasan, persebaran penduduk tidak merata.

“Pemprov Kaltim terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan, sehingga tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil. Pembangunan terus kita laksanakan dan kita perlu dukungan masyarakat,” ujar Mukmin belum lama ini.

Melalui SKPD terkait, lanjut dia, Pemprov terus melakukan percepatan pembangunan di kawasan pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil. Program pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari air bersih, ketenagalistrikan, jalan akses, jembatan hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan terus dilaksanakan dan menjadi prioritas setiap tahunnya.

“Wilayah Kaltim sangat luas, untuk membangun tidak bisa dilaksanakan secara cepat karena ada beberapa wilayah yang sangat sulit dijangkau menggunakan transportasi air maupun darat, bahkan udara. Untuk itu, masyarakat harus bersabar, karena Pemprov Kaltim akan terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Mukmin berharap situasi yang aman dan kondusif di Kaltim dapat terus dipertahankan dengan terus menjalin koordinasi, kerjasama dan dukungan seluruh komponen masyarakat, sehingga pembangunan terlaksana dengan baik. Namun, pemerintah bersama masyarakat juga harus tetap waspada, khususnya terkait dengan kedaulatan negara, serta kondisi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di Kaltim tidak boleh lengah karena ancaman bahaya senantiasa ada dan datangnya tidak terduga. Karena beberapa bulan dan tahun-tahun ke depan, Kaltim akan menghadapi berbagai agenda penting terkait dengan kegiatan pemerintahan, politik dan situasi yang tidak stabil di bidang perekonomian.

Karena, meskipun situasi tersebut melanda dunia secara global, namun dampaknya yang secara langsung juga akan bisa menerpa daerah, dengan munculnya kerawanan konflik dan kerawanan sosial berupa konflik komunal dan kekerasan horisontal, aktivitas terorisme, pertentangan agama dan kepercayaan, penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, tindakan makar, anarkis dan lain sebagainya.

“Ancaman dan bahaya dari dampak yang ditimbulkan tersebut harus kita atasi bersama dengan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI/Polri, dunia usaha dan masyarakat. Semua harus bersatu padu, untuk mencegah secara dini timbulnya potensi-potensi tersebut di lingkungan masyarakat,” pungkasnya. (her/sul/hmsprov)

Berita Terkait