Penanganan Covid-19 Tidak Bisa Main-main

Foto:yuvita/dok.humaskaltim

SAMARINDA - AGubernur Kaltim Dr H Isran Noor memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan Covid-19 di Kaltim di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (25/9/2020). 

 

Gubernur Isran Noor menegaskan kepada seluruh pihak, baik elemen pemerintah maupun masyarakat tanpa terkecuali untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal itu juga terkait dengan tren meningkatnya angka terkonfirmasi positif di wilayah Kaltim dalam beberapa minggu terakhir. "Tidak bisa main-main. Harus jelas dan tegas," kata Gubernur.

 

Keputusan pemerintah tetap melaksanakan Pilkada 2020 karena merupakan amanat Undang-Undang. Berharap semua harus melaksanakan hal jelas dan tegas terutama bagi para kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota.

 

Mereka harus melaksanakan pilkada dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin.

 

Mantan bupati Kutai Timur ini mengatakan ada kemungkinan daerah-daerah terancam munculnya klaster Covid-19 baru pada pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020. 

 

Namun dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang merevisI PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19, di dalamnya mengatur tata cara pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19. 

 

Dimana direkomendasikan untuk tidak mengumpulkan massa dalam berkampanye. KPU juga mendorong kampanye secara online dan menyebarkan brosur-brosur namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

 

"Artinya PKPU 13/2020 itu dapat dipedomani. Tidak ada hal-hal yang menyalahkan orang lain, jangan saling menyalahkan," pesan Isran.

 

Termasuk pertemuan ini, meski dilaksanakan sebentar, tetapi harus ada sebuah rumusan kebijakan yang bisa disampaikan, yang kemudian dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk pemerintah daerah.

 

Dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta didukung oleh pihak-pihak lain untuk penanganan Covid-19, termasuk penegakan disiplin protokol kesehatan secara masif.

 

Hal senada diungkapkan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dalam paparannya tentang operasi penanganan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kaltim. 

 

Kemungkinan munculnya klaster pilkada yang dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 di 9 kabupaten/kota se-Kaltim harus diwaspadai dan diantisipasi sejak sekarang. 

 

"Dalam pelaksanaan tahapan pilkada harus ada pembatasan massa. Jangan dilakukan kegiatan kampanye. Kita membantu menyosialisasikan Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati/Walikota terkait penanganan Covid-19. Untuk itu kita harus tegas. Pagi, siang dan malam kami harus tetap siaga untuk penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat," ungkap Heri. 

 

Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, jajaran Forkopimda Kaltim, Penjabat Sekda Prov Kaltim HM Sa'bani, Ketua KPUD Kaltim Rudiansyah, serta kepala daerah kabupaten/kota se Kaltim yang mengikuti rapat secara online. (her/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait