Pendapatan Daerah Bertambah Rp588,31 Miliar

14 Agustus 2019 Jam 08:57:13 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 187 kali

Gubernur Kaltim H Isran Noor pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim (heru/humasprovkaltim)

SAMARINDA - Pendapatan daerah yang direncanakan semula sebesar Rp10,549 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp588,31 milyar, sehingga pada perubahan APBD Kaltim tahun 2019, pendapatan daerah menjadi sebesar Rp11,137 trilun.

Gubernur Kaltim H Isran Noor mengatakan pendapatan daerah itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sebesar Rp341,74 miliar. Dana perimbangan mengalami peningkatan sekitar Rp246,44 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga meningkat Rp120 juta.

Kemudian penerimaan pembiayaan yang direncanakan semula sebesar Rp220,04 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp1,642 triliun, sehingga pada perubahan APBD 2019 penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp1,862 triliun, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2018 lalu.

"Sementara pengeluaran terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah semula sebesar Rp10,769 triliun menjadi Rp13 triliun atau bertambah Rp2,23 triliun. Dimana belanja daerah dilakukan penambahan sebesar Rp2,23 triliun semula sebesar Rp10,669 trilyun menjadi sebesar Rp12,9 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran tidak mengalami perubahan atau tetap pada alokasi sebesar Rp100 milyar, " kata Isran Noor pada Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (14/8/2019).

Isran mengatakan secara nominal rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 telah disetujui secara bersama. Diharapkan dapat mengoptimalkan pembiayaan prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Isran percaya bahwa kerjasama eksekutif dan legislatif terjalin baik dan semakin harmonis selama ini. Kondisi ini menjadi modal dasar bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

"Kita berharap sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat demi kepentingan pembangunan, sehingga mampu menciptakan kondisi yang lebih baik menuju kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim," kata Isran Noor. (mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait