Pendataan Siswa Kurang Mampu Perlu Libatkan Ketua RT

Balitbangda Teliti Kesetaraan Pelayanan Publik

 

SAMARINDA - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kaltim melalui Bidang Pemerintahan dan Aparatur melakukan penelitian untuk mencermati lebih mendalam terkait implementasi kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat miskin di bidang kesehatan dan pendidikan.

Penelitian selama empat bulan terakhir ini menghasilkan sejumlah rekomendasi antara lain tentang pentingnya pelibatan para ketua rukun tetangga (RT) dalam pendataan penduduk dan siswa tidak mampu (miskin) untuk bidang pendidikan dan saran agar pelayanan kesehatan dilakukan lebih dekat lagi kepada masyarakat untuk bidang kesehatan.

"Pelayanan administrasi, belajar mengajar dan bantuan beasiswa miskin, secara umum lebih mudah diakses tanpa diskriminasi. kata Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Balitbangda Kaltim, Ir Noor Albarakati MT, mewakili Kepala Balitbangda Kaltim Prof Dwi Nugroho Hidayanto, membuka Seminar Kajian Kesetaraan Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Miskin Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kaltim, Kamis (20/11).

Namun, kata dia  untuk beasiswa masih sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak mampu, Karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pendataan pemerintah nantinya perlu melibatkan para Ketua RT.

Pelibatan Ketua RT sangat penting untuk melengkapi data, sekaligus melakukan proses penyaringan sehingga pada akhirnya usulan untuk bantuan siswa miskin (BSM) dalam program beasiswa sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

"Dengan kerja sama para Ketua RT, kami sangat yakin, kelak tidak ada lagi siswa kurang mampu yang tidak terdata. Dengan demikian, maka kesetaraan pelayanan publik bidang pendidikan perlahan bisa diwujudkan," imbuhnya.

Rekomendasi lainnya adalah kerjasama dan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama agar penyaluran bantuan siswa miskin berjalan sesuai aturan.

Sementara untuk kajian kesetaraan pelayanan publik bagi masyarakat miskin bidang kesehatan rekomendasi yang dihasilkan dari hasil kajian para peneliti Balitbangda bekerja sama dengan unsur perguruan tinggi itu antara lain agar pemerintah dapat lebih mendekatkan lagi pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.

Prinsip kesetaraan untuk memperoleh pelayanan publik bagi semua orang, buka berarti harus seluruhnya seragam. Kesetaraan dapat diartikan bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan adil sesuai kemampuan mereka dan memberikan kesempatan sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.

Bukan hanya itu, juga disarankan agar lembaga pemerintah terkait pelayanan harus bisa memberikan informasi tentang praktik yang benar dan tidak diskriminatif serta mendidik mereka untuk berani melakukan protes apabila ditemui pelayanan yang tidak sesuai.

Diakui, kesetaraan pelayanan bagi masyarakat miskin bidang kesehatan, saat ini masih menghadapi sejumlah kendala. Antara lain koordinasi dengan dinas terkait program jaminan kesehatan yang masih belum solid dan rumah sakit seringkali kesulitan menangani pasien yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Permasalahan lainnya masih terkait besaran anggaran paket, cakupan obat yang ditanggung BPJS yang masih mengacu pada formula nasional. Kemudian alur pelayanan kesehatan yang belum lengkap, daya dukung sarana dan prasarana (listrik) yang kurang memadai sehingga beberapa fasilitas tidak dapat dioperasikan serta kurangnya sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Seminar yang diharapkan dapat memberikan masukan guna penyempurnaan rekomendasi hasil kajian tersebut juga menghadirkan nara sumber Dr Syahrumsyah Asri, peneliti senior Balitbangda Kaltim dan Irwan Gani, staf pengajar dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.  Seminar mengundang peserta dari perwakilan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, akademisi, anggota legeslatif dan perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota. (sul/es/hmsprov).

Foto: Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak menyerahkan Beasiswa Kaltim Cemerlang. (doc.humasprov kaltim).

 

Berita Terkait
Government Public Relation