Pendidikan Gratis Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak

Pendidikan Gratis Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak

 

SAMARINDA – Program pendidikan gratis yang dilakukan pemerintah daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, tetapi menjadi tanggung jawab bersama atau semua pihak.

Karena itu, pendidikan gratis tersebut jangan diartikan menjadi tanggung jawab pemprov saja. Sebab, pembiayaan pendidikan gratis dilakukan secara bersama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan orang tua siswa serta pengusaha atau masyarakat.

“Jadi semua pihak bertanggung jawab terhadap program pendidikan gratis di daerah ini. Contoh, untuk pakaian sekolah, tentu orang tua harus membelikan pakaian anak mereka. Sedangkan mengenai biaya operasional ada dari pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim H Musyahrim, di Samarinda, Rabu (24/9).

Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang lain tentu disiapkan pemerintah. Misalnya, buku cetak juga telah disiapkan pemerintah secara gratis. Karena itu, guna menyukseskan program pendidikan gratis di daerah ini, tidak berarti orang tua hanya berharap bantuan pemerintah 100 persen.

Melalui kebersamaan tersebut, pemerintah bersama semua pihak dapat mencetak generasi muda yang berkualitas dan profesional serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga dapat membangun daerah ini dari tenaga terampil yang dihasilkan.

“Program pendidikan gratis bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi tanggung jawab kita semua. Jadi membangun program pendidikan di daerah tidak seperti membangun proyek fisik, sebab ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Artinya, gratis bukan berarti melepaskan tanggung jawab. semua harus bergotong royong membangun pendidikan, termasuk jajaran DPRD. Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena masalah biaya,” jelasnya.

Sejak 2009 Gubernur Kaltim bersama bupati/walikota se Kaltim telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama, tentang pemberian bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk siswa SMA dan SMK dengan alokasi tingkat SMA dan MA Rp2 juta per siswa per tahun dan SMK Rp2,5 juta per siswa per tahun.

“Dengan demikian, untuk operasional sekolah siswa tidak terbebani lagi sehingga semua gratis. Kemudian bantuan beasiswa yang dilaksanakan sejak 2009 hingga 2013 pertahun mencapai 30.000 orang penerima dan sejak 2014 mencapai 50.000 penerima. Diharapkan, melalui program yang dilakukan Pemprov Kaltim pemerintah bisa mencetak SDM berkualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional,” jelasnya. (jay/es/hmsprov).

////FOTO : Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak menyerahkan beasiswa melalui program Kaltim Cemerlang yang merupakan salah satu upaya meringankan beban masyarakat untuk biaya pendidikan.(fajar/humasprov)

 

Berita Terkait