Penduduk Objek Pembangunan

SAMARINDA - Penduduk   merupakan  pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan  yang dilakukan pemerintah, sebab  penduduk adalah  subyek dan obyek pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan hendaknya berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

“Pembangunan yang dilakukan pemerintah hendaknya meletakkan penduduk sebagai objek sekaligus subjeknya. Karenanya, perencanaan pembangunan haruslah pro kependudukan dan  perlu dukungan data-data yang berkaitan dengan  parameter kependudukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Jufri Yasin pada kegiatan penyusunan  dan penetapan parameter kependudukan, Selasa (28/5).

Menurut dia, kegiatan penyusunan  dan penetapan parameter kependudukan untuk menyamakan persepsi tentang  pengendalian kuantitas  penduduk agar terwujud Penduduk Tumbuh  Seimbang  pada 2015.

Namun, dalam penyusunan data diperlukan masukan atau informasi data berbagai  instansi terkait, khususnya  yang berhubungan parameter  kependudukan. Terutama, indikator-indikator  yang akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan .

Pembangunan yang diharapkan adalah pembangunan yang berwawasan kependudukan  yaitu pembangunan pro rakyat dan pro orang miskin, sehingga perlu dukungan data-data  agar penyusunan bisa cermat, tepat dan akurat.

“Penduduk yang besar  dan berkualitas merupakan modal pembangunan penduduk, namun penduduk banyak tidak berkualitas akan menjadi beban pemerintah. Karenanya, perlu dilakukan pengendalian penduduk khususnya melalui kelahiran melalui pengembangan program Kependudukan dan KB,” jelas Jufri.

Sementara itu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Muhammad Hata mengemukakan dukungan data-data yang diperlukan dapat dihimpun dari Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Tenaga Kerja  dan Dinas Pendidikan.

“Instansi pemerintah pada dasarnya memiliki data-data kependudukan yang saling mendukung. Sebab, semuanya memiliki keterkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas kependudukan,” ujar Muhammad Hatta.

Ditambahkan, pembangunan berwawasan kependudukan sangat penting, meskipun pertumbuhan pembangunan ekonomi tinggi, jika tidak berwawasan kependudukan maka  tidak bermakna bahkan penduduk miskin semakin banyak.

“Pengendalian penduduk di Kaltim sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada kepala daerah beranggapan masalah kependudukan tidak mendesak. Misalnya di daerah-daerah pemekaran yang jumlah penduduknya sedikit.Padahal pengendalian penduduk sangat penting dalam rangka mempersiapkan penduduk yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Muhammad Hatta.(yans/hmsprov)

Berita Terkait