Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Desa Prima

Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Desa Prima

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi Desa Prima (Perempuan Indonesai Maju Mandiri).

“Desa Prima sebagai optimalisasi sekaligus memberdayakan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan,” kata Kepala BPPKB Kaltim Hj Ardiningsih pada Advokasi dan Fasilitasi Desa Prima, Kamis (6/11).

Menurut dia, model Desa Prima merupakan percontohan dan memiliki keunggulan serta potensi lokal yang dapat dilakukan kaum perempuan setempat terkait peningkatan produktivitas ekonomi.

Kabupaten dan kota di Kaltim sudah terdapat beberapa Desa Prima namun dalam tahap awal dilakukan advokasi terhadap enam daerah  yakni Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda dan Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Bontang. 

Ardiningsih menjelaskan program nasional ini mengharapkan kemandirian kaum perempuan. “Awalnya sasaran program adalah perempuan miskin dan daerah terpencil namun sekarang terus berkembang untuk peningkatan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Dia mengakui saat ini masih ada kendala bagi pengembangan program pemberdayaan perempuan. “Kegiatan ini hampir terdapat di setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi yakni belum ada pemahaman dan persepsi yang sama,” jelasnya.

Misalnya, kegiatan instansi terkait ekonomi diantaranya perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan maupun perkebunan serta usaha mikro kecil menengah.

“Teknisnya memang di masing-masing SKPD. Hanya saja perlu sinergi yang lebih baik sehingga program lintas sektoral ini mampu memberikan imbas yang lebih besar, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengentasan kemiskinan,” ungkap Ardiningsih.

  Dia menambahkan program nasional ini sangat sesuai dengan tekad Gubernur Awang Faroek Ishak mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah melalui pemberdayaan kaum perempuan untuk mencapai peningkatan perekonomian masyarakat.

Guna meningkatkan sinergitas lintas sektor maka BPPKB Kaltim menyelenggarakan advokasi dan fasilitasi bagi SKPD lingkup kabupaten dan kota. “Pertama kita advokasi Samarinda selanjutnya kabupaten dan kota lainnya,” sebut Ardiningsih.(yans/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation