Penyaluran Bantuan PKH, Aslut, Disabilitas dan Rastra


SAMARINDA - Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut), Disabilitas dan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2016 untuk warga Kaltim, selain berasal dari pemerintah pusat juga didukung dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  daerah ini.

Upaya jajaran SKPD mendukung program tersebut mendapat apresiasi dari Sekprov Kaltim, karena dengan upaya tersebut masyarakat pra sejahtera dan desabilitas mendapat bantuan lebih besar.

“Meski saat ini Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan alokasi anggaran, saya sangat mengapresiasi seluruh SKPD yang turut mendukung penyaluran bantuan PKH, Aslut, Disabilitas dan Rastra di Kaltim, khususnya di wilayah Sempaja Utara. Sehingga tidak hanya satu SKPD saja melaksanakan kegiatan tersebut, melainkan semua SKPD turut membantu,” kata Rusmadi ketika memimpin Apel Pagi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (4/4).

Rusmadi mengatakan, meski kegiatan tersebut dilakukan salah satu SKPD, tetapi SKPD lain turut membantu. Apalagi, program tersebut untuk membantu kesulitan warga miskin di daerah ini.

Artinya, setiap aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, apabila ada warga yang tidak mampu di lingkungan tempat tinggal masing-masing, diharapkan segera dibantu.

“Dengan sikap tersebut, kita turut membantu warga tidak mampu, sekaligus memberikan nilai positif terhadap jajaran birokrasi. Terutama yang berkaitan dengan perhatian terhadap kondisi masyarakat di daerah ini,” jelasnya.

Dia mengatakan, melalui program tersebut, yang dilaksanakan Minggu 3 April 2016 di Halaman Parkir Stadion Madya Sempaja Samarinda. Sejumlah SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim memberikan santunan berupa buku tulis dan peralatan rumah tangga dalam program keluarga harapan, serta doorprize berupa kipas angin, rice cooker, kompor gas, sepeda gunung dan setrika.

Sejumlah SKPD yang berpartisipasi,  yakni Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dispora, Dinas Kesehatan, RSJ Atma Husada dan  Dinas Pendapatan Daerah.

Selain itu terlibat juga  Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial dan UPTD di lingkungan Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas Pertambangan dan Energi serta Biro Organisasi dan Biro Hukum.(jay/sul/es/hmsprov)

Berita Terkait