Penyerapan Anggaran Masuk Status Hijau

* Realisasi Penyerapan Anggaran 2012 Capai 86,14 Persen  

 

SAMARINDA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr H Rusmadi mengungkapkan realisasi keuangan penyerapan APBD Kaltim 2012 hingga 31 Desember 2012 mencapai 86,14 persen atau sebesar Rp11,31 triliun dari total APBD Kaltim yang mencapai Rp13,13 triliun. Jika dibandingkan dengan target realisasi penyerapan APBD 2012, yakni 91 persen, maka ada deviasi sebesar 4,86 persen.   

"Secara keseluruhan Kaltim masuk kategori hijau berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dan itu akan dilaporkan pada rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Pusat, besok (hari ini) di Jakarta yang akan dihadiri Sekprov Dr H Irianto Lambrie," ujar Rusmadi yang juga selaku Ketua TEPPA Kaltim di ruang kerjanya, Selasa (22/1).  

Rusmadi menjelaskan, jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun, pada lima tahun terakhir besarnya realisasi penyerapan dipengaruhi oleh besarnya APBD. Itu bisa dilihat dari APBD Murni 2012 yang mencapai Rp10,5 triliun, kemudian mendapatkan tambahan pada Oktober untuk Perubahan APBD sebesar Rp2,6 triliun, sehingga total APBD 2012 sebesar Rp13,1 triliun.  

"Peningkatan APBD 2012 yang mencapai Rp3,7 triliun dari APBD 2011 turut mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran. Memang APBD signifikan meningkat namun kita tetap mampu untuk menjaga target yang ada walaupun belum tercapai. Dan itu pun terjadi karena adanya APBD-P yang ikut mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran," jelasnya.  

Rusmadi mengatakan TEPPA Kaltim yang dibentuk pada Juni 2012 lalu lebih menekankan kepada proses. Fokus TEPPA adalah mengejar target dan memastikan semua proses pelaksanaan ini dipantau, karena memang dengan TEPPA kita memiliki kemampuan dalam memantau proses pengadaan. Sedangkan yang menjadi perhatian sesuai arahan UKP4 Pusat adalah realisasi dan target. Dan pengelompokkan status biru, hijau, kuning dan merah adalah deviasi dari realisasi dan target.  

"Salah satu faktor realisasi rendah adalah terlambatnya kegiatan lelang. Dengan TEPPA, bisa dipantau dari sejumlah paket yang ada mana yang sudah di lelang dan belum di lelang, paket mana yang sudah tanda tangan kontrak dan mana yang belum. Karena tidak mungkin ada realisasi tanpa ada pelaksanaan, dan tidak mungkin ada pelaksanaan jika tender belum dimulai," katanya.  

Selain itu, lanjut dia, TEPPA mengidentifikasi beberapa faktor yang ikut mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran di 2012, yaitu APBD-P yang mencapai 25,06 persen belum dapat terserap dengan baik dikarenakan baru dapat berjalan pada Oktober 2012. Kemudian, permasalahan peraturan perundangan terkait dengan pembangunan beberapa kegiatan.  

Selanjutnya, permasalahan manajemen termasuk didalamnya proses lelang yang terhambat dikarenakan ada SKPD yang tidak memilki personil yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, serta kesiapan dalam membuat kerangka acuan kerja (KAK). Dan yang terakhir adalah permasalahan pembebasan lahan, yang mengakibatkan pembangunan jadi terhambat.  

Sementara itu, terkait realisasi penyerapan pada SKPD, Rusmadi menilai sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena dari 53 SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim, 34 SKPD berada pada status hijau dan biru, yakni tujuh SKPD dengan status biru dengan realisasi penyerapan keuangan lebih dari 91 persen dan 27 SKPD status hijau (85-91 persen). Sedangkan 10 SKPD lainnya, realisasi penyerapan anggaran masih dibawah 80 persen.  

"Realisasi penyerapan anggaran memang ada korelasi dengan kinerja, tetapi tidak bisa linier. Jadi tidak musti realisasi bagus, kinerja SKPD juga bagus. Yang jelas, SKPD sudah bekerja maksimal, ditandai dengan 34 SKPD yang posisinya sesuai dengan target," ucapnya.  

Guna mencapai realisasi penyerapan anggaran yang lebih baik pada 2013, Pemprov menargetkan proses lelang sudah harus berakhir di Maret, tanda tangan kontrak paket-paket pada Juni, dan Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pekerjaan dilakukan pada November 2013.(her/hmsprov). 

Foto: Rusmadi

Berita Terkait
Government Public Relation