Penyusunan Analisis Standar Belanja

Pemprov Kaltim Klarifikasi

SAMARINDA - Pemprov Kaltim bersama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta telah melakukan kerjasama penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dalam perencanaan dan penganggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau UPTD di lingkungan pemprov Kaltim.

"Program kegiatan penyusunan ASB ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Pergub Kaltim Nomor 68 tahun 2014 tentang ASB. Program dan kegiatan pada SKPD atau UPTD dalam penyusunan anggarannya agar mempedomani ASB yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam Pergub Kaltim," kata Kepala Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah dari Biro Keuangan Setda Kaltim Purnomo.

Menurutnya, dalam penyusunan ASB itu perlu adanya klarifikasi oleh SKPD atau UPTD di lingkungan Pemprov Kaltim agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan Pergub tentang ASB.

"Karena implementasi dari pergub rencananya akan digunakan pada penyusunan apbd 2017 dalam menganalisa beban kerja dan satuan belanja secara wajar efesien dan efektif pada setiap kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau UPTD di lingkungan pemprov kaltim," katanya.

Purnomo menyebutkan bahwa terdapat sejumlah klarifikasi program kegiatan penyusunan asb yakni program administrasi perkantoran, pemeliharaan, pelatihan, penyusunan dokumen SKPD, pengadaan barang dan jasa, monitoring, Diklat dan sosialisasi.

"Ke depan (2016) ada tambahan program kegiatan lainnya yaitu fasilitasi pendampingan, pemberdayaan, pelaksanaan event, adminitrasi kepegawaian dan pelayanan langsung masyarakat," katanya.

Dalam kegiatan klarifikasi program kegiatan penyusuan ASB ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan dalam perencanaan untuk memperoleh opini BPK-RI yang lebih baik atas laporan keuangan Pemprov Kaltim.

"Hasil dari klarifikasi ini juga akan dijadikan dasar penyempurnaan pergub nomor 68 tahun 2014 tentang ASB," tuturnya. (rus/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation