Peran FKDM Sangat Penting dalam Pilkada Serentak
SAMARINDA - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Yudha Pranoto mengatakan kewaspadaan dini masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
"Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat. Sedangkan, pemerintah wajib memfasilitasi. Oleh karena itu, peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi sangat penting dalam mengantisipasi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat," kata Yudha Pranoto saat membuka Rapat Koordinasi FKDM se-Kaltim, Selasa (20/10).
Yudha menambahkan, FKDM memiliki tugas diantaranya, menjaring, menampung, mengoordinasikan, mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini.
"FKDM adalah ujung tombak pengumpulan informasi. Kerja FKDM akan sangat membantu pencegahan awal terkait berbagai ancaman di daerah. FKDM juga harus mampu berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah," kata Yudha.
Yudha juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan ini, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang di 9 kabupaten dan kota di Kaltim. Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak adalah Samarinda, Bontang, Balikpapan, Kutim, Kutai Barat, Paser, Kukar, Berau dan Mahakam Hulu.
"Peran FKDM sangat penting dalam Pilkada serentak nanti. Kami imbau agar secara pro aktif masyarakat juga ikut menjaga situasi politik dan menciptakan suasana politik yang aman dan kondusif," pesan Yudha.
FKDM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. FKDM dibentuk mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, desa dan kelurahan yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
FKDM ini dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terdiri dari ormas, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
Saat ini, FKDM sudah terbentuk di tingkat Provinsi Kaltim dan di seluruh kabupaten dan kota. Bahkan, beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa pun sudah membentuk FKDM.
"FKDM sudah terbentuk hingga pemerintahan tingkat bawah. Oleh karena itu, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi dapat diketahui dan segera diantisipasi agar tidak meluas," pungkasnya.
Rakor diikuti 100 peserta yang berasal dari FKDM dan Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota se-Kaltim. Rakor kali ini juga dihadiri FKDM dan Badan Kesbangpol Provinsi Bali dan Kalimantan Selatan. (rus/sul/es/hmsprov)
Foto : Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Yudha Pranoto dan para peserta Rakor FKDM se-Kaltim. (rosehan/humasprov)
31 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
21 Mei 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
19 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
22 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
13 November 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
11 Januari 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
16 Mei 2022 Jam 19:53:41
Informasi dan Komunikasi
16 Mei 2022 Jam 19:50:41
Wakil Gubernur Kaltim
15 Mei 2022 Jam 19:23:55
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
08 Januari 2020 Jam 21:22:49
Pembangunan
07 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
06 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Agama
03 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan