Perbatasan dan Pulau Terluar Dukung MEA 2016

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim akan memperkuat kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim  menghadapi perdagangan bebas kawasan  negara Asia Tenggara (ASEAN) atau dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016.

Kepala Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha BPPD Provinsi Kaltim Husaini mengatakan bahwa warga yang berada di wilayah perbatasan dan pulau terluar biasanya secara langsung sudah berhubungan dengan negara tetangga seperti negara Malaysia dan Filipina

"Walau masih terkendala dengan infrastruktur, warga perbatasan dan pulau terluar sudah biasa melakukan aktivitas perdagangan dengan negara tetangga. Beberapa produk dalam negeri sudah masuk ke negara tetangga dan begitu juga sebaliknya, produk negara tetangga masuk ke dalam negeri," kata Husaini.

Misalnya di Pulau Maratua yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan terutama jenis ikan kerapu. Jenis ikan ini menjadi andalan masyarakat Pulau Maratua karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

"Ikan kerapu banyak diminati negara tetangga. Bukan hanya bisnis ikan kerapu, warga juga memiliki usaha lain yang juga diminati masyarakat dari luar negeri. Masyarakat setempat menyambut baik pemberlakuan MEA tahun ini," sambung Husaini.

BPPD Kaltim, kata Husaini, telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya dengan melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha dan sejumlah warga yang belum memiliki usaha karena MEA adalah sebuah peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

"MEA adalah sebuah kesempatan khususnya bagi warga perbatasan dan pulau terluar yang kerap berhubungan secara langsung dengan negara tetangga. MEA ini juga menjadi suatu tantangan karena daya saing yang perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan daya saing itu, kami akan terus berupaya melakukan pembinaan kepada sejumlah warga dan pelaku usaha diperbatasan dan pulau terluar untuk mengembangkan dunia usahanya," katanya. (rus/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation