Perbatasan Perlu Perhatian Lebih
SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP mengingatkan agar pembangunan perbatasan mendapat perhatian serius pemerintah di semua tingkatan, baik pemerintah di daerah maupun pusat.
Hal ini penting dilakukan agar ancaman disintegrasi bangsa atau ancaman eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga tidak terjadi. Warga Indonesia di perbatasan juga berhak mendapatkan perhatian yang sama, seperti dirasakan masyarakat Indonesia lainnya yang berada di daerah perkotaan dan daerah lainnya selain di perbatasan dan pedalaman.
Penegasan Mukmin tersebut disampaikan menanggapi pertanyaan sejumlah wartawan usai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/11).
Sangat sulit untuk membantah dan mengelak anggapan, bahwa masyarakat perbatasan menghadapi masa-masa yang sangat sulit dalam keseharian mereka akibat keterbatasan infrastruktur dan sarana komunikasi. Lebih menyedihkan, karena transportasi darat menuju kawasan perbatasan tidak satupun terhubung, kecuali melalui jalur sungai.
"Ketika terjadi kemarau dan kekeringan, maka mereka menghadapi kesulitan yang maha dahsyat. Sungai kering hingga satu-satunya jalur transportasi tidak bisa digunakan. Ditambah lagi, di sana tidak ada jaringan komunikasi," tegas Mukmin menggambarkan betapa sulit kehidupan masyarakat perbatasan saat dirinya melakukan kunjungan ke sejumlah desa di perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu beberapa pekan lalu.
Selama ini, masyarakat perbatasan merasakan perhatian yang sangat minim dari pemerintah Indonesia. Sementara untuk mempertahankan hidup, mereka tidak jarang bergantung dengan aktifitas ekonomi dengan masyarakat negara tetangga, Malaysia.
"Tidak bisa dibantah bahwa kehidupan masyarakat perbatasan memang sangat sulit. Inilah sindiran yang mereka sampaikan saat saya dan rombongan berkunjung ke sana, 'garuda di dadaku, Malaysia di perutku'. Pemerintah harus melihat langsung kondisi ini, memahami dan lalu membuat program untuk mempercepat pembangunan di sana," tegas Mukmin.
Mukmin menambahkan, setelah kunjungannya ke kawasan perbatasan itu, pihaknya telah memerintahkan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk lebih intens menyambangi kawasan-kawasan perbatasan.
Bukan hanya itu, Wagub Mukmin Faisyal juga mengingatkan jajarannya untuk dapat menjalin sinergi yang baik dengan instansi vertikal agar proses pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dilakukan secara parsial.
Lebih ekstrem Mukmin bahkan mengajak para pejabat pusat untuk sekali-kali melakukan kunjungan ke kawasan perbatasan sehingga secara langsung mereka dapat 'menikmati' kesulitan sehingga bisa segera menyusun rencana pembangunan yang tepat untuk mendorong laju pertumbuhan kawasan perbatasan.
Pemprov Kaltim sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk dapat membuka isolasi kawasan tersebut. Salah satunya adalah dengan membangun lima tower di sejumlah titik perbatasan. Akhir tahun ini, rencananya lima tower itu akan segera difungsikan dan layanan komunikasi di kawasan tersebut sudah bisa "kring" alias beroperasi. (sul/hmsprov)
//Foto: BUKA ISOLASI. Wagub Kaltim HM Mukmin Faisyal HP memberi arahan pada Apel Gabungan 17 November. (fajar/humasprov kaltim).
05 Desember 2019 Jam 08:40:28
Pemerintahan
22 September 2018 Jam 14:43:27
Pemerintahan
25 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 November 2017 Jam 08:34:51
Pemerintahan
02 Januari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Mei 2022 Jam 21:06:41
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19 Mei 2022 Jam 21:02:29
Administrasi Pembangunan
19 Mei 2022 Jam 21:00:27
Wakil Gubernur Kaltim
19 Mei 2022 Jam 20:57:24
Imunisasi
19 Mei 2022 Jam 20:52:05
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
01 September 2020 Jam 20:24:12
Pemerintahan
17 Desember 2019 Jam 18:56:09
Pembangunan
06 November 2019 Jam 23:39:00
Peternakan
28 November 2017 Jam 08:53:24
Kelautan dan Perikanan
30 September 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah