Percepatan Pembangunan IKN di Kaltim. Wartawan Harua Beritakan Kencang-Kencang


SAMARINDA - Peran wartawan sangat strategis untuk selalu mengingatkan pemerintah pusat agar masyarakat dan pemerintah daerah wajib dilibatkan secara optimal. Khususnya dalam mewujudkan ibu kota negara (IKN) baru Indonesia di Kalimantan Timur.

 

"Kalau urusan ke pusat, kencang-kencang aja beritanya," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi ketika coffee morning dengan pimpinan redaksi dan wartawan Kaltim di Rumjab Wagub Jalan Milono Samarinda, Selasa (28/1/2020).

 

Diakui Wagub, pemerintah pusat selama ini kalau mewacanakan sesuatu masih kurang serius, termasuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat lokal dalam proyek pelaksanaan pembangunan.

 

Karenanya, momentum IKN ini bagi Hadi, sangat penting dan positif. Rencana pembentukkan IKN keluar Pulau Jawa berarti akan terjadi perimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Pulau Jawa.

 

"Kalau kita amati sejak dulu. Pembangunan di Pulau Jawa mencapai 60 bahkan hampir 70 persen di APBN. Berarti enam.provinsi di Pulau Jawa ini lah yang paling menikmati DBH, DAU dan DAK, pajak-pajak maupun alokasi dana lainnya," jelas Hadi.

 

Hadi atas nama pemerintah daerah dan maayarakat sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang berani memutuskan memindahkan IKN keluar Pulau Jawa.

 

Kenapa Hadi menginginkan SDM di Kaltim berdaya saing. Ternyata tidak lain, agar mampu memperjuangkan alokasi anggaran dan pembangunan daerah bahkan dilibatkan dalam pelaksanaannya. 

 

"Itulah kenapa saya katakan kita harus berkompeten, terampil, berkualitas dan berdayasaing. Bukan hanya masyarakatnya, juga aparatur pemerintah, kepala daerah juga perwakilan kita di DPRRI dan DPDRI. Kalau perlu banyak orang Kaltim yang jadi pejabat di kementerian bahkan jadi menteri," tegas Hadi.

 

Hadi menambahkan tidak terkecuali wartawan di Kaltim. "Harus kompeten dan berkualitas. Agar mampu memberitakan informasi yang benar terkait pembangunan daerah serta kinerja pemerintah daerah," harapnya.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation