Kalimantan Timur
Perjuangkan Bersama Ke Pusat

foto:kyky/humasprovkaltim

SAMARINDA – Wakil Gubernur (Wagub) H Hadi Mulyadi memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Prasarana Air Bersih di Kabupaten Paser, di ruang rapat Tepian II, lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (12/04/2021).

 

Rapat ini dihadiri jajaran Pemkab Paser, diantaranya Bupati Paser Fahmi Fadli, Sekda Paser Katsul Wijaya, Asisten Administrasi Umum Arief Rahman, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ina Rosana, Kepala Bappedalitbang Muksin dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Hasanuddin.

 

Dari jajaran Pemprov Kaltim, tampak mendampingi wagub diantaranya, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov kaltim Abu Helmi, Kepala Dinas PUPR Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Biro Infrastruktur Lisa Hasliana, Kepala Biro Humas M Syafranuddin, perwakilan Bappeda serta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pengawasan Pembangunan (TGUPPP). 

 

Wagub Hadi Mulyadi mengatakan permasalahan infrastruktur jalan di wilayah Kaltim khususnya di Paser bukan sepenuhnya tanggung jawab pihak provinsi ataupun kabupaten, melainkan juga tanggung jawab pusat. Dengan keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltim diharapkan bisa membangun wilayahnya yang sangat luas.

 

“Bukan masalah kita saja, tapi ini juga masalah pusat. APBD Kaltim paling tinggi pernah pada angka Rp13 triliun. Dan kita diharuskan membangun wilayah Kaltim yang luasnya hampir sama dengan pulau Jawa. Jadi kita bingung mana yang harus diprioritaskan. Namun, masalah ini tetap menjadi tanggung jawab kita semua. pertemuan dalam rangka silaturahmi ini tentunya bisa melihat temuan-temuan baru yang bisa kita perjuangkan bersama-sama ke tingkat pusat,” ungkap Hadi. 

 

Terkait pembangunan infrastruktur jalan di Paser, Hadi menyebut, bantuan keuangan (bankeu) 2021 Pemprov Kaltim ke Kabupaten Paser senilai Rp390 miliar. Nilai tersebut merupakan bankeu terbesar kedua setelah Kota Samarinda. 

 

“Artinya kita sangat perhatian terhadap Paser. Namun memang nilai tersebut tersebar dimana-mana atau tidak fokus untuk penanganan jalan, karena sesuai dengan usulan dari anggota DPRD Kaltim dapil Paser. Secara umum kita terima usulan dari Pemkab Paser. Pada 2022 nanti usulan anggaran agar bisa berkoordinasi dengan anggota DPRD Kaltim dapil Paser. Dan kita juga harus bersama-sama berjuang ke pusat agar ada perhatian kepada Kaltim, khususnya Paser,” urainya. 

 

Sebelumnya, Bupati Paser Fahmi Fadli mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait infrastruktur jalan di Kabupaten Paser, sehingga diusulkan ada campur tangan Pemprov Kaltim dalam penanganannya. Ada tiga poros jalan yang menghubungkan 10 desa di masing-masing poros. dan poros jalan ini sebelumnya kewenangan provinsi, kemudian pada 2018 dirubah menjadi non status. Yaitu, poros Kerang-Tanjung Aru, poros Kuaro-Muara Samu dan poros Simpang Pait-Muara Telake. 

 

Lainnya, peningkatan infrastruktur jalan poros Long Kali-Muara Telake, porors Long Kali-Muara Toyu dan poros Paser Belengkong-Long Pesu. 

 

“Keluhan masyarakat terus disampaikan ke pemerintah kabupaten, jika ini tidak segera dilakukan perbaikan, masyarakat semakin kritis baik dalam cara berpikir maupun bertindak. Demikian halnya untuk sarana air bersih yang dalam secara adminitrasi cakupannya 64 persen, namun secara cakupan layanan baru 36 persen. Kita ingin pemprov bisa turut membantu dalam upaya pemenuhannya,” ungkap Fahmi Fadli. (her/humasprovkaltim)

Berita Terkait