Perlu Dibangun Pangkalan Data Koleksi

Raker Perpustakaan se-Kaltim dan Kaltara 2014

SAMARINDA – Beberapa rekomendasi telah dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Perpustakaan dan Minat Baca 2014. Diantaranya, perlu dibangun pangkalan data koleksi (union catalogue) se-Kaltim dan Kaltara.

“Peserta Rakor merekomendasikan agar perlu dibangun pangkalan data koleksi berbasis web dengan pangkalan pusat data di Badan Perpustakaan Daerah Kaltim,” kata Kepala Badan Perpustakaan Daerah Kaltim  Hj Sri Sulasmi Retno Wijayanti didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumindar, Selasa (1/4).

Kedepan, pangkalan data koleksi ini diteruskan (link) ke seluruh perpustakaan umum kabupaten dan kota, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus (instansi) sebagai upaya mempermudah akses masyarakat memperoleh informasi.

Selain itu, memperkuat muatan lokal (local contant) baik buku, jurnal, artikel, skripsi dan tesis, disertasi dan penelitian serta manuskrips dengan membangun kerjasama dan kemitraan dengan semua pihakguna mendukung program center of excellent budaya lokal Kalimantan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan secara maksimal maka seluruh  perpustakaan dan lembaga terkait di daerah berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Badan Perpustakaan  Provinsi untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan konten lokal.

Sinergitas dan koordinasi intensif perlu terus dilakukan guna meningkatkan pencapaian program dan kegiatan yang lebih maksimal, khususnya berkaitan dengan pengembangan informasi dan minat serta budaya baca masyarakat.

Terpenting bagi perpustakaan provinsi sebagai Badan Pembina Perpustakaan di kabupaten dan kota adalah memberikan stimulasi melalui bantuan langsung kepada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perpustakaan umum kabupaten/kota mengoptimalkan pembinaan ke perpustakaan umum kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan pendampingan penyusunan program/kegiatan perpustakaan.

“Terpenting dalam upaya mengatasi kekurangan tenaga fungsional pustakawan, perpustakaan kabupaten/kota mengharapkan dilaksanakan diklat penyetaraan pustakawan serta perekrutan CPNS,” jelas Sri Sulasmi.(yans/sul/es/hmsprov)

 

Berita Terkait